Tags

, , , , , ,

 

Sabili:

Ketika Sabili didirikan pada 1984, kaum Muslim Indonesia merasa dipinggirkan walaupun menjadi mayoritas dalam jumlah penduduk. Pandangan agama Orde Baru adalah bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan mesti didorong dan didukung oleh negara, tetapi semua kegiatan itu tak boleh ada dalam ranah partai dan organisasi politik. Agama diubah menjadi sesuatu yang privat, berada di luar politik, dan perjuangan untuk mendirikan negara Islam digantikan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang agamis.

Bagi majalah Sabili, islam yang murni diambil dari Al-Quran dan hadis sebagaimana dicontohkan oleh orang-orang saleh terdahulu. Praktik apa pun yang meninggalkan teks-teks dasar ini –terutama tradisi lokal Indonesia dan pandangan para Muslim liberal—dianggap menyimpang dan dengan demikian tak bisa diterima redaktur dan penulis Sabili, yang tutup pada April 2013.

Sebagai media bawah tanah, Sabili tidak memiliki SIT dan SIC. Para direkturnya menggunakan nama samaran. Majalahnya—yang pada 1993 mereka klaim mempunyai sirkulasi mencapai enam puluh ribu eksemplar—tidak memiliki kantor dan tidak membayar pajak. Semua penulisnya adalah anak muda, kebanyakan berusia di bawah 25 tahun dan masih berstatus mahasiswa.

Pemimpin Redaksi Sabili yang terakhir, Eman Mulyatman menegaskan bahwa lima topik utama majalah itu adalah kemurtadan, kristenisasi, mahzab-mahzab menyimpang, masalah islam liberal, dan isu-isu islam di tingkat internasional seperti konflik Israel-Palestina. Sabili menganggap Zionis, Barat, dan kaum liberal sengaja merusak Islam.   

Sejak awal, para reporter Sabili tidak hanya wajib memiliki keterampilan jurnalistik, tapi juga harus berpihak pada islam. Semua wartawan Sabili terlibat aktif dalam gerakan Islam dan mempunyai latar belakang di organisasi mahasiswa Islam seperti Pelajar Islam Indonesia atau gerakan tarbiah.

Gagasannya adalah majalah ini dapat membantu menyebarluaskan pemikiran positif tentang kebangkitan kembali islam, sekaligus menangkal citra negatif Islam yang tumbuh di media-media Barat.

Mengingat fokusnya pada ortodoksi, tak mengejutkan jika Sabili melihat ancaman terbesar terhadap Islam datang dari pihak yang sudah berada di depan mata: Muslim Liberal. JIL, Goenawan Mohamad, dan komunitas seni dan budaya Utan Kayu dan Salihara kemudian menjadi target serangan Sabili. Salah satunya, Zainal Muttaqin, pemimpin redaksi pendiri Sabili, berkata bahwa pers arus utama seperti Tempo tak berimbang. “Kami pikir pers sangat tidak adil. Kenapa? Karena dia hanya memberi ruang kepada orang-orang tertentu. Ini contohnya. Di Indonesia, jika mereka membutuhkan seorang pakar tentang Islam, orang yang mereka wawancarai adalah Nurcholis Madjid atau Abdurrahman Wahid. Seolah tidak ada tokoh islam lain saja!”

Sementara Eman Mulyatman menukaskan, “Yang menjadi masalah dengan menulis di Sabili adalah sejak awal majalah ini tidak digarap oleh wartawan. Namun, gagasan yang dengan susah payah ingin saya sampaikan adalah, jika kita menggnakan senjata media, kita harus menggunakan etika jurnalistik—dan jurnalisme yang baik. Kita harus menghubungi narasumber dari kedua belah pihak dan memperhatikan konteks. Saya selalu menekankan bahwa kita bermain di ranah jurnalisme dakwah. Oleh sebab itu kita harus mematuhi aturan. Ketika kita bermain di lapangan sepak bola, kita harus mematuhi aturan permainan sepak bola. Jangan bermain sepak bola di lapangan bulu tangkis! Itulah kesalahannya. Saya selalu menekankan hal itu. Namun ya mungkin dalam praktiknya ada rekan kami yang terlalu bersemangat”.

Kenyataan bahwa wartawan Sabili kuat dalam dakwah tetapi lemah dalam jurnalisme tampak jelas bahkan saat membaca sekilas majalah itu. Para redaktur majalah-majalah Islam lain mencatat bahwa gaya Sabili memang menyimpang, bombastis, berlebihan, dan terlalu cepat menyebut isu tertentu sebagai sangat penting, seolah isu tersebut mengancam masyarakat Muslim. Sebagai contoh, artikel yang diberi judul “Intrik Ateis: Berhati-hatilah: Komunisme Bangkit Lagi”, menyebut riset tentang “fenomena nasional” kebangkitan ateisme di Amerika Serikat.

Republika:

Didirikan pada 1993 dengan restu suharto dan dukungan finansial dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Republika mempunyai misi yang jelas: melayani komunitas Muslim. Kini dimiliki oleh sebuah perusahaan besar dengan banyak kepentingan bisnis, komunitas Muslim adalah pasar, dan islam adalah ceruk pasar. Sejak dijual ke Mahaka Media pada 2000, Republika berusaha tidak menyinggung pembacanya yang berjumlah besar dan kebanyakan berasal dari kelas menengah sehingga artikel-artikelnya tentang islam berusaha memikat komunitas Muslim arus utama.

ICMI sendiri punya sejarah yang rumit. Didirikan pada 1990 di bawah kepemimpinan Menteri Riset dan Teknologi, B.J. Habibie, ICMI adalah gabungan cendekiawan independen, aktivis, dan birokrat pemerintah yang berharap dapat cari muka pada rezim. Didirikan pada saat soeharto membuat serangkaian langkah bersahabat pada masyarakat Muslim, banyak orang memandang ICMI dengan skeptis, menganggap lembaga itu sebagai alat rezim. Sejak awal, ICMI berharap menerbitkan surat kabar yang akan merepresentasikan seluruh masyarakat Muslim dan awalya dikenal sebagai Islam Kosmopolitan. Ade Armando, salah seorang anggota ICMI mengonfirmasi bahwa istilah Islam Kosmopolitan sering dipakai saat itu. “Islam kosmopolitan adalah sebuah merek,” katanya. “Merek yang kami gunakan untuk membedakan diri dari kelompok-kelompok lain. Islam yang menghargai keterbukaan, Islam yang siap berdemokrasi, dan Islam yang menghargai hak asasi manusia.”

Sejarah Republika dapat dibagi menjadi dua periode: periode di politik di bawah ICMI dan periode bisnis di bawah Mahaka. Pada 1999, setelah B.J Habibie kalah dalam pemilihan presiden, Republika pun tenggelam. Waktu berganti, dan Republika membutuhkan investor baru. Pada 2000, Mahaka Media membeli Republika dan mengubah basis ekonominya.

Di bawah Mahaka Media, Republika hadir memenuhi para pembaca yang sekarang berasal dari kelas menengah perkotaan yang nyaman dengan nilai-nilai agamis dan bergaya hidup lebih berorientasi konsumsi. Mungkin bukan kebetulan bahwa Ayat-Ayat Cinta dimuat pertama kali lewat cerita bersambung di Republika sebelum menjadi novel.

Nasihin, selaku redaktur mengatakan bahwa Republika mempunyai lima prinsip dasar: modern, moderat, Muslim, nasionalis, dan kerakyatan. Dalam tulisan tentang sejarah Republika bagi kalangan internal, Ikhwanul Kiram Mashuri sebagai redaktur lainnya menulis,”Dari halaman pertama hingga terakhir… tak ada yang menyimpang dari kerangka kerja amar makruf nahi munkar.” Sebagai pemimpin redaksi, Elba Damhuri menjelaskan bahwa dalam praktiknya hal itu berarti bukan hanya melaporkan keadaan seperti apa adanya, melainkan juga memberi inspirasi tentang keadaan yang seharusnya.

Syahruddin El Fikri, redaktur senior Republika membandingkan surat kabarnya dengan media Indonesia lain seperti Tempo—yang sebagian besar wartawannya juga Muslim. Menurutnya, fokus Republika adalah pada solusi. Ketika terjadi kekerasan terhadap orang-orang Ahmadiyah, Tempo akan meliputnya dengan fokus pada kurangnya toleransi. “Kami memandangnya dari perspektif berbeda,” ujarnya. “Kami mencari solusi, tidak menambah kegelisahan. Tempo akan fokus pada masalah korupsi. Ya, kami harus menyoroti masalah korupsi, tetapi bagaimana mencari solusinya? Bagaimana masalah itu bisa dipecahkan dengan cara yang positif? Dalam hal ini, kami sangat berbeda.“

Pada tahun 2009, Anett Keller menyimpulkan bahwa pemilik Republika yang tak punya pengalaman jurnalistik melakukan campur tangan cukup besar dalam hal-hal keredaksian terutama hal-hal yang berhubungan dengan rekan-rekan pemilik bisnis. Erick Thohir, sang pemilik itu tak menyembunyikan kepentingan bisnisnya. “Saya selalu bertanya kepada mereka [wartawan di Republika],’apa pasar yang paling besar?”

Ia melanjutkan, “Saya ingat empat pesan yang saya sampaikan ketika masuk ke Republika. Pertama, Republika seharusnya berada di tengah, moderat. Kedua, saya tak ingin islam dianggap bodoh, miskin, terbelakang. Ketiga, kita tak boleh berprasangka. Ketika melihat sesuatu, kita tak bisa secara otomatis bersikap negatif. Kita harus berpikiran terbuka. Dan terakhir, yang saya inginkan, adalah apa yang telah saya katakan sebelumnya. Anda harus memikirkan para pembaca, para pengamat, pasar, dan pasar yang besar.”

“Apa empat poin saya? Satu, tentu saja bisnis. Kedua, berdirilah di tengah. Ketiga, bisnis ke bisnis, pikirkan tentang pasar. Dan, keempat, jangan berprasangka. Antiglobalisasi? Itu belum terbukti buruk. Jangan mengira itu buruk. Sesuatu yang asing? Belum terbukti buruk,” lanjutnya.

Harakah:

Di Malaysia, Harakah adalah surat kabar Parti Islam Se-Malaysia (PAS). Wartawan di surat kabar ini dan di edisi daringnya telah bekerja keras untuk menyesuaikan prinsip-prinsip jurnalisme dengan ajaran Islam dan kebutuhan partai politik mereka. Meskipun ada banyak perangkap yang mungkin terjadi, selama bertahun-tahun surat kabar ini digawangi oleh wartawan dengan kemampuan luar biasa. Selama hampir 30 tahun, entah bagaimana Harakah mampu berhasil menyeimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang berbeda meski dimiliki oleh “salah satu partai islamis yang paling terkemuka di Malaysia dan Asia Tenggara”.

Sejak Harakah pertama kali berdiri di 1987, para editornya memang berjuang melayani partai sekaligus menerapkan jurnalisme yang baik dan menjalani ajaran islam. Harakah mempunyai edisi cetak yang merengkuh 130 ribu orang dua kali seminggu pada pemilihan Umum 2013. Edisi daring surat kabar itu menduduki peringkat 60 di antara situs-situs web yang diakses di Malaysia. Para editor Harakah bertanggung jawab kepada dewan direktur yang terdiri atas sepuluh pejabat partai yang salah satunya ditugasi untuk menghadiri rapat-rapat redaksi. Maka dari itu mereka juga sering berbenturan dengan para pemimpin partai yang menganggap media sebagai kendaraan bagi ambisi politik.

Ada beberapa mahzab berbeda, bukan hanya apa yang harus Harakah liput, melainkan juga kepada siapa surat kabar itu nanti dijual. Sudah jelas jika Anda ingin menjangkau orang nonpartai, Anda bisa meningkatkan penjualan dan laba. Namun, masalahnya Kementerian Dalam Negeri membatasi penjualan hanya kepada anggota partai, walau faktanya tak sedikit anggota non-partai yag membeli dan membacanya.

Banyak Muslim Malaysia mengikuti pandangan Suni arus utama untuk tidak terang-terangan menentang penguasa Muslim, bahkan sekiranya penguasa itu tidak adil. Ahmad Luthfi Othman, pemimpin redaksi Harakah menjelaskan,”Dalam islam Suni, pandangan yang sering didengar adalah kami harus setia kepada pemerintah, seperti kepada Tuhan dan Nabi. Jadi, tafsiran pemerintah kami adalah kesetiaan kepada pemerintah itu sama dengan kepada Tuhan dan Nabi! Tau, bahwa pemerintah menerapkan kehendak Tuhan dan Nabi.” Wartawan Muslim di beberapa media alternatif seperti Harakah dan Malaysiakini memiliki pandangan berbeda—satu hal yangs ering dikaitkan dnegan pemikiran politik Syiah: bahwa Muslim wajib mengungkap ketidakadilan, bahkan jika ketidakadilan itu dari mereka yang berkuasa. Dengan demikian, tradisi politik berbeda yang wartawan anut sampai derajat yang mereka akui sejalan dengan tradisi Suni arus utama, pandangan Suni minoritas, bahkan pemikiran politik Syiáh—yang telah dinyatakan menyimpang oleh otoritas keagamaan Malaysia. Para pemimpin PAS dan reporter Harakah yang cenderung pada merek Islam yang kekirian/antipenguasa telah dicap Syiah. “Saya tidak menganggap Islam menolak kebebasan pers,” kata Luthfi menyimpulkan. “Karena bagi saya, wacana tenatng tanggung jawab, ketegasan, atau keadilan inilah dasar Islam yang telah diwariskan secara turun-temurun, Menentang tirani, membela kaum yang tertindas, inilah misi sejati Islam”.

Subky Latif, salah satu editor pendiri Harakah dulu merancang panduan jurnalisme islaminya sendiri. Pertama, pers islami harus melakukan apa yang dilakukan Pers Barat, yakni mengiformasikan, menghibur, mendidik, dan mengkritik. Namun, ada satu kewajiban lebih jauh lagi: dakwah. “Dalam informasi, erkandung dakwah,” ujarnya. “Dalam pendidikan, harus ada dakwah. Bahkan, dalam hiburan bisa saja ada dakwah.”

Bagaimana dengan kebutuhan untuk mengkritik? Apakah itu penting dalam pers islami? “Ya, bahkan jika anda 100 persen Islam, Anda masih butuh kritik,” sahutnya.  

Para editor Harakah bukan hanya harus menjembatani kebutuhan partai dengan pendirian profesionalisme jurnalistik mereka, melainkan juga menjaga standar jurnalisme islami yang lebih tinggi. Hal ini tampak dari pandangan Harakah tentang verifikasi yang sejajar dengan isnad. Zulkifly Uslong selaku editor memaparkan,”Dalam islam ada hadis, perkataan Nabi Muhammad. Dan, itu ditulis bertahun-tahun kemudian. Sang Nabi tidak berada di sana, tetapi para ulama harus menuliskannya persis seperti yang dikatakan. Jadi bagaimana mereka memeriksanya? Isnad. Orang demi orang hingga sampai ke nabi sendiri. Ambillah Imam Bukhari sebagai contoh. Dia harus pergi menempuh jarak ribuan kilometer agar semuanya sah. A mendapatkannya dari B,, B mendapatkannya dari C, C mendapatkannya dari D,. Dan siapa D? Nabi Muhammad sendiri. Itu seperti konsep kita tentang wartawan! Kita harus memverifikasi berita, mencari tahu apakah berita itu benar atau salah. Itu prinsip utama.”

Zulkifli juga menegaskan bahwa Harakah kesulitan menyerang individu. Ini berurusan dengan etika jurnalisme islami. “Anda tak bisa menghakimi seseorang tanpa bukti.” Ini didukung oleh pandangan Lutfi. “Pertama, jika ada keraguan sedikit saja tentang suatu cerita, sekecil apapun, cerita itu harus diragukan. Dan kedua, jika ada seseorang yang datang membawa cerita, jika rasanya ada maslaah dengan sifat orang ini, terutama jika dia seorang penipu atau pembohong, orang itu harus diragukan.”

Sayangnya, pada akhir 2015, masa depan lembaga pemberitaan ini tampak meragukan saat krisis dalam tubuh partai mengarah pada pengunduran diri dan penyingkiran para editor berpengalaman dan wartawan-wartawan profesional. Kondisi ini terjadi terutama ketika satu faksi PAS bertengkar dengan rekan koalisinya, Democratic Action Party (DAP), mengenai isu hudud (hukuman untuk serangkaian tindak pidana di bawah hukum islam). Yang paling kontroversial dari hukuman ini adalah hukuman potong tangan untuk pencuri dan rajam untuk pelaku zina.

Malaysiakini:

Malaysiakini mirip dengan Harakah karena sejarah Malaysiakini juga terjalin erat dengan reformasi—sebutan untuk koalisi longgar para aktor prodemokrasi yang ebrsatu setelah pencopotan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 1998. Namun, tak seperti Harakah, Malaysiakini tidak berafiliasi dengan partai atau organisasi politik manapun: tujuannya adalah menjadi independen.

Malaysiakini bersifat multietnis, multiras, dan multiagama.Seperti penjelasan Pemmpin Redaksi Steven Gan, sejak awal tujuan mereka “untuk menciptakan lembaga pemberitaan independen yang akan menguak isu-isu tentang kebebasan pers dan hak asasi mansia, memperbaiki demokrasi, dan menunjukan kepada masyarakat mengapa isu-isu tersebut sangat penting.”

Pada 2016, redaksi Malaysiakini mempunyai tiga seksi berita (bahasa Inggris, Melayu, dan Mandarin) yang terdiri atas 44 orang dan KiniTV yang mempekerjakan 14 orang. Memang ada upaya untuk menyeimbangkan ruang redaksi antara tiga kelompok etnis terbesar di Malaysia—Melayu, India dan Tionghoa. Ini membuat Malaysiakini berbeda dari lembaga pemberitaan lain, bukan hanya dari sisi keberagaman isi ruang redaksi, melainkan pada upaya untuk berurusan langsung dengan isu-isu yang sangat sensitif seperti etnis, ras, dan agama. Langkah itu pun dilakukan dalam lingkungan yang saling menghargai. Gan berkata,”Saya rasa sangat sulit bagi orang Malaysia untuk berpikir di luar identifikasi etnis mereka masing-masing…  Ini terlihat ketika Anda mengisi sebuah formulir, apa pun yang Anda lakukan. Saya tahu orang-orang akan berpendapat kami tidak seharusnya menekankan ras dalam tulisan-tulisan kami, tetapi tanpa mempermasalahkan ras, itu sama sekali tidak jujur. Bahkan, ketika mempekerjakan orang, kami berpikir tentang bagaimana mencapai keseimbangan. Ini upaya penuh kesadaran.”

Portal berita daring satu ini tidak islami sama sekali. Editor Steven Gan menjaga agar diskusi tentang agama disingkirkan dari ruang redaksi, bahkan menolak kata sekuler untuk menggambarkan Malaysiakini karena menyiratkan fokus pada agama dan dia tidak merasa nyaman. Meskipun Malaysiakini punya pendirian demikian, hampir sepertiga wartawannya orang Melayu dan muslim. Bagaimana mereka mengatasi identitas ini—yang diamanatkan oleh hukum Malaysia—tetapi sambil tetap menjaga komitmen untuk mengejar kebenaran adalah satu dari banyak kisah menarik tentang media alternatif Malaysia ini.

Salah satu kegiatan jurnalistik yang paling problematik bagi wartawan Muslim adalah larangan ketat Islam tentang gosip, pencemaran nama baik, dan fitnah dalam berbagai bentuk. Menurut dosen Universitas Islam Indonesia, Faris Khairul Anam (2009), laporna-laporan tentang pelecehan seksual mungkin tak akan dipublikasikan hingga terbukti di pengadilan—bahkan walau sudah ada pengakuan di depan wartawan. Mengungkap sesuatu yang memalukan tentang orang lain juga terlarang, sama dengan fitnah. Wartawan Malaysiakini Hazlan Zakaria menjelaskan:

“Dalam Islam, ada hal-hal tertentu yang tak boleh anda laporkan, bahkan jika hal itu benar. Pertama, Anda tak seharusnya merendahkan derajat sesama Muslim. Kalau And atau ada ornag melakukan sesuatu yang salah, Anda bisa menegurnya. Tetapi anda tak boleh menabarkan hal itu kepada publik. Anda tidak boleh mempermalukan saudara Anda sendiri. Kedua, standar bahwa Anda harus membuktikan sesuatu itu benar dalam islam jaruh lebih tinggi daripada hukum di Barat atau Romawi atau Inggris. Hal itu jadi masalah.”

Pertanyaan tentang kapan wartawan Muslim bisa mengabarkan sesuatu yang negatif tentang orang lain dengan layak mempunyai dampak bukan hanya bagi pemahaman umum tentang pencemaran nama baik dan fitnah, melainkan juga untuk laporan investigatif. Apa batasan untuk laporan tentang tuntutan yang belum terbukti di pengadilan? Bagaimana wartawan memahami sifat jurnalisme “anjing penjaga” atau laporan investigatif yang biasanya dimulai dari asumsi bahwa ada sesuatu yang tidak bekerja seperti seharusnya.

Tempo:

Tempo adalah majalah berita mingguan terkemuka di Indonesia dan dikenal karena wartawannya yang kritis dan kebebasan jurnalistiknya. Sejak berdiri pada 1971, Tempo telah mendorong kesadaran kosmopolitan dan menyoroti praktik-praktik kosmopolitan, terutama tentang praktik dan peran Islam di negara modern.

“Bagi saya, Islam politik itu salah,” kata Goenawan Mohamad. “Menurut saya pribadi, itu salah. Saya tidak percaya yang namanya negara Islam. Dan, Nurcholis Madjid melakukan hal-hal yang luar biasa. Ia orang yang emngatakan hal itu dan ornag yang tepat untuk mengatakannya. Kalau saya yang mengatakannya, saya akan menjadi target yang mudah. Selama 1970-an dan 1980-an, Tempo dikenal dengan serangkaian artikel yang menyoroti pemikiran orang-orang yang berpendapat bahwa Indonesia sangat membutuhkan pembaruan dalam pemikiran Islam. Goenawan Mohamad mencatat: “Tempo adalah yang pertama memperkenalkan gagasan-gagasan Nurcholis Madjid. Dan, Gus Dur adalah seorang kolumnis. Jadi, gaya tulisan Islam liberal sudah ada di sana sejak awal.”

Bagi Tempo, yang penting adalah pluralisme, bukan Islam. Walaupun sebagian besar wartawan Tempo adalah Muslim, keyakinan bahwa Tempo tak ada hubungannya dengan Islam ditegaskan ulang oleh setiap redaktur dan reporter. Banyak wartawan Muslim di Tempo yang mengutip salah satu ucapan nabi paling populer, “Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim.”

Tempo telah memberi ruang pada para cendekiawan Muslim progresif yang menyerukan pembaruan dalam pemikiran Islam—termasuk kepada Jaringan Islam Liberal (JIL). Sebagai lembaga berita yang tidak berafiliasi ke kelompok agama tertentu, dengan demikian Tempo mengekspresikan pemikirannya pada sebuah pendekatan terhadap Islam yang bisa digambarkan sebagai kosmopolitan.

Pada 2001, Tempo Media Group meluncurkan surat kabar harian Koran Tempo. Seperti majalahnya, Koran Tempo membanggakan diri sebagai pembela hak-hak kaum minoritas religius—bahkan termasuk gerakan religius Islam seperti Ahmadiyah yang oleh pemerintah Indoensia disebut “menyimpang”. Secara signifikan, delapan belas wartawan baru yang dipekerjakan oleh Pemimpin Redaksi Malela Mahrgasarie pernah bekerja di Republika. Mereka dipekerjakan karena pernah dilatih oleh mantan wartawan Tempo, Farid Gaban dan Zaim Uchrowi. Sebagai wartawan surat kabar, mereka juga dinilai punya pendekatan berbeda dalam meliput berita. “Ada dua hal,” ujar Malela. “ Pertama, saya menganggap mereka wartawan yang tidak bisa disuap, dan kedua, saya menginginkan wartawan yang lebh cocok ditempatkan di surat kabar.”

Sebanyak 80 persen anggota staf redaksi Koran Tempo adalah Muslim. “Kami tidak mengibarkan bendera Islam,” kata Malela. “Namun, beberapa mantan wartawan Republika lebih suka menekankan hubungan antara Tempo dan Islam kosmopolitan”. Wartawan Burhan Sholihin mengatakan,”Pada awalnya, Malela lebih cenderung mengatakan, oke pasarnya Islam, tetapi namanya bukan Islam. Dia ingin nama Islam diletakkan di latar belakang, bukan untuk dilabeli islam. Namun, perjuangannya sama.”

Bagi para musuh Tempo, tak ada yang lebih menjengkelkan dibandingkan dnegan dugaan bahwa majalah itu mendukung Jaringan Islam Liberal (JIL). JIL didirikan di Komuitas Utan Kayu. Satu sejarah JIL menyebut nama Goenawan Mohamad atas peran sertanya mengatur berdirinya kelompok itu. Selain itu memang banyak pandangan JIL yang sama dengan pegangan wartawan di Tempo, misalnya islam liberal sama-sama dimaknai sebagai “bentuk liberal dan membebaskan dari Islam yang menekankan etika alih-alih fomralisme, menekankan relativisme dan inklusivisme alih-alih absolutisme, mempromosikan kepentingan kaum minoritas dan mereka yng tertindas, dan mendukung kebebasan beragama juga pemisahan agama dan politik.”

Akan tetapi, selain kenyataan bahwa bahasa islam liberal sudah ada di Tempo sejak awal, sebagian besar wartawan Tempo  membuat jarak dengan jaringan liberal. Mengapa? Sampai batas tertentu, kampanye kaum fundamentalis dalam menjelekkan liberalisme itu berhasil. Dengan mengaitkan JIL dengan sesuatu yang buruk, media seperti Sabili membuat orang-orang berpandangan liberal takut menjadi bagian darinya. Goenawan Mohamad mengatakan,”Itulah hasil dari serangan tersebut. Orang-orang mulai membuat jarak. Hal ini sangat umum dalam perang propaganda. Namun, sebenarnya mereka berbagi pandangan yang sama. Dan Anda tidak ingin memihak, terutama karena anda wartawan. Jadi Anda harus menjaga jarak. Namun, saya pikri semangatnya sama saja.”