Tags

, , , , , , , , ,

Film, Ideologi & Militer ini adalah skripsi yang berhasil dibukukan dan memang berakhir menjadi kajian penting di bidangnya. Sungguh membuat iri dengki. Skripsi yang memenuhi fungsinya sebagai sumbangsih pada keilmuan. Bukan cuma sebagai dokumen syarat lulus atau pendukung ekosistem jasa print, sebagaimana salah satunya skripsi saya yang konyol itu.

Penulis karya ini adalah Budi Irawanto selaku dosen favorit, pembimbing tesis, sekaligus penulis Kata Pengantar di buku saya. Tipe dosen sayap kiri yang tidak akan memarahimu karena memasang nama pacar di atas ucapan terimakasih untuk Tuhan dalam laman persembahan di skripsi atau tesis. Karenanya, bagaimana buku ini menjadi terbitan ketiga dari WARN!NG Books adalah wujud respek anak-anak WARN!NG–yang biasanya susah menghormati orang–pada sosok Mas Budi.

Dan karena masa depan tesis saya masih di bawah bimbingannya–jika Mas Budi membaca ini–saya harap beliau paham bahwa tidak ada maksud menjilat.

Tapi ini Nomor Induk Mahasiswa saya: 16/404132/PSP/05805

Film Sejarah dan Ideologi Militer

Salah satu pokok argumen dari buku Film, Ideologi dan Militer adalah bagaimana militer–khususnya angkatan darat–mempublikasikan glorifikasi aksi bersenjata dalam proses meraih dan mempertahankan kemerdekaan dibanding jalur diplomasi atau keterlibatan sipil.

Objek penelitian ini adalah tiga buah film kelahiran era perfilman nasional yang sedang gencar melahirkan film-film yang menampilkan heroisme angkatan bersenjata. Tiga judul film yang dipilih ialah Enam Djam di Jogja (1951), Janur Kuning (1979), dan Serangan Fajar (1981). Saya sudah nonton ketiganya, tapi saya tak terlalu ingat detail ceritanya karena memang tidak terlalu terkesan kecuali bahwa ada tokoh anak kecil bernama Temon di film Serangan Fajar dan suharto selalu menjadi ganteng di film yang mana saja.

Ketiga film itu juga mengambil latar kisah utama seputar Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta. Berbagai sumber menyebutkan bahwa peristiwa bersejarah itu pada dasarnya salah satu kebanggaan militer Indonesia karena dipercaya memberikan pengaruh pada penentuan nasib Republik Indonesia. Serangan itu menunjukan watak juang dari angkatan bersenjata Tanah Air dan dinilai sukses memantik keberanian masyarakat untuk menentang pendudukan asing.

Dari tiga film itu, diperlihatkan bahwa militer tak hanya sosok yang piawai menggunakan senjata, melainkan juga membaca peta politik. Sementara para politisi sipil dikonstruksikan sebagai sosok yang belum selesai dengan dirinya sendiri untuk menentukan sikap. Plin-plan dan imbas-imbis. Kelompok militer digambarkan jauh lebih cekatan dan patriotik.

Ada dua alasan kenapa film propaganda militer dari suharto baru dibuat saat itu. Pertama, tahun 1978-1979 memang saat di mana pemerintah banjir pendapatan minyak, sehingga berpeluang membiayai hal-hal yang cenderung dinilainya kurang penting. Kedua, rezim menganggap perlu ada upaya-upaya baru untuk mencari pembenaran lebih pada kontrol suharto yang kuat.

Secara kategori, ketiga film itu sering disebut juga sebagai “film sejarah”. Film sejarah menurut buku ini adalah sebuah genre khas dalam sinema Indonesia yang sulit ditemukan dalam sinema negara lain. Isinya kebanyakan bertemakan pertempuran melawan pemerintah pendudukan Belanda. Setting dalam film sejarah lazimnya adalah ketika bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya.

Yang pasti, mendengar embel-embel “sejarah” di Orde Baru sama seperti mendengar “kondisi kesehatan” di kasus Setya Novanto. Penuh tipu muslihat. Khrisna Sen menegaskan bahwa film sejarah pada Orde Baru tidak bisa dijadikan cara untuk mengerti atau berbicara tentang masa lalu. Diperlukan pemahaman lain terhadap relasi antara penonton dan pihak-pihak yang memiliki kontrol, baik pada filmnya maupun struktur sosial politik. Karena jika kita runut mulai dari produksi hingga seluruh institusi perfilman, nyaris tak ada ruang yang bebas dari intervensi militer. Ringkasnya, militer menentukan konteks dan produksi teks sinema Indonesia, apalagi yang berkaitan dengan sejarah.

 

Pretorianisme

Pengetahuan paling baru yang saya dapat dari buku ini adalah adanya terminologi “pretorianisme” yang dikenalkan oleh Nordlinger (1977), yakni sebuah sistem di mana perwira militer merupakan aktor-aktor politik yang terpenting dan terbesar dengan kebajikan yang ada pada diri mereka, atau ancaman menggunakan kekuatan. Pretorianisme terjadi dalam berbagai situasi-situasi kup, terutama ketika para perwira mengontrol pemerintah. Bahkan, beberapa kasus menunjukan rezim sipil digantikan oleh rezim militer

Menurut Nodlinger, ada tiga tipe perwira dalam pemerintahan pretorian, yaitu penengah, pengawal, dan penguasa. Pretorian tipe penengah melaksanakan hak veto atas berbagai keputusan pemerintah tanpa melakukan kontrol sendiri pada pemerintah. Pretorian tipe pengawal adalah mereka yang menggulingkan pemerintah sipil dan mempertahankan kekuasaan pemerintah di tangannya, lazimnya selama dua sampai empat tahun. Sementara pretorian tipe penguasa tidak hanya mengontrol pemerintah tapi juga mendominasi rezim. David Jenkin menyatakan Indonesia di Orde Baru menunjukan karakteristik tipe penguasa, apalagi pada diri suharto dan beberapa anggota kunci dari lingkarannya.

Untuk lebih mempermudah pemetaan antara ketiga kategori itu:

Pada tipe pretorian penengah, militer hanya memengaruhi keputusan strategis yang dibuat pemrintah sipil tanpa menguasai pemerintah. Tingkat kekuasaannya hanya sejauh hak veto. Karena itu, relasi sipil-militer masih setara. Meski pihak sipil memerintah, kekuasaan tetap dikontrol militer yang tidak menerima supremasi penuh pihak sipil. Dalam relasinya dengan pemimpin sipil, kelompok militer kadang mengancam melakukan kudeta.

Sementara dalam pretorian tipe pengawal, relasi sipil militer terjadi dengan militer sebagai pihak dominan. Sebab, rezim militer yang menggulingkan pemerintah sipil membuat perubahan baru dalam kebijakan ekonomi politik. Namun, mereka mengklaim akan melakukan pengalihan kekuasaan dalam tiga atau empat tahun.

Sedangkan para pretorian tipe penguasa militer berkuasa penuh dan mendominasi pemerintahan. Mereka melakukan perubahan mendasar pada kebijakan serta distribusi kekuasaan yang berbeda dari kebijakan pemerintah sipil. Dengan kata lain, terjadi supremasi militer atas sipil dalam pemerintah.

Crouch membagi empat kategori pengaruh militer di negara-negara Asia Tenggara. Kategori pertama adalah Indonesia dan Birma, di mana perwira-perwira militer amat jelas dominan. Kategori kedua adalah Thailand dan Filipina di mana militer merupakan kekuatan politik utama, tetapi mengontrol pemerintah tak secara langsung. Kategori ketiga adalah Singapura, Malaysia dan Brunei di mana pengaruh militer terbatas pada wilayah keamanan, dan perwira-perwira miiter tak mempunyai sumbangan yang menentukan dalam pembuatan kebijakan. Kategori terakhir terdapat dalam kasus khusus dari rezim komunis pasca Revolusi Indonesia, di mana otonomi militer dibatasi secara ekstrem dari kontrol partai.

Keterlibatan militer dalam politik memang acapkali dianggap jaminan bagi terciptanya stabilitas politik. Para perwira militer dinilai memiliki etos yang berbeda dengan para politisi sipil. Beberapa orang percaya latihan profesional memberikan para perwira etos yang berbeda. Namun, itu hanya mitos karena beberapa negara tanpa dominasi militer juga memiliki kemajuan ekonomi pesat. Tidak ada relasi antara keterlibatan militer dan perekonomian suatu negara

Meurut Mangunwijaya, salah satunya kita bisa melihat kesejajaran sistem rekayasa sosial Orde baru melalui dwifungsi ABRI dengan strategi khusus bangsa Jepang mencampuri pemerintah dan sipil. Warisan dari pemerintah Jepang yang diwarisi oleh Orde Baru bagi Mangunwijaya adalah sistem Tonari-Kumi, yakni sistem kerukunan tetangga yang digunakan untuk mengawasi setiap aspek kehidupan dan memperlemah kelompok subversif. Sistem ini dikonsolidasikan lebih efisien dengan RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) yang merupakan unit terkecil masyarakat. Ini instrumen hebat untuk mengontrol masyarakat, ditambah adaya siskamling dan hansip.

Jadi kalau kamu suka jengkel dengan tetangga yang hobi sekali menggunjing, atau bawel ikut mengurusi kebiasaanmu pulang malam dan bawa cewek ke rumah, maka lagi-lagi itu salah suharto.

 

Advertisements