Tags

, , , , ,

Hasil gambar untuk buku kolaborasi untuk advokasi

Media komunitas adalah salah satu bahan perbincangan yang paling banyak menarik perhatian saya dalam setidaknya satu semester belakangan. Utamanya sejak ini menjadi pilihan topik saya untuk presentasi dan tugas makalah mata kuliah Isu-Isu Komunikasi Terkini. Saya kebetulan mendapat jatah tema besar Jurnalisme Warga, dan saya memutuskan mengambil media komunitas sebagai fokus analisisnya.

Saking niatnya berprestasi di kelas biar siapa tahu diizinkan nyokap buat sesekali bersanggama sama pacar di kamar makan, saya sampai bayar SPP dua kali lipat jauh-jauh ke Jalan Parangtritis (10 kilometer untuk orang Jogja itu terkategorikan ‘jauh’, sungguh perlu dipamerkan) ke kantor Combine Resource Institution untuk mewawancarai teman saya yang menjabat sebagai editor suarakomunitas.net, sebuah portal online yang mewadahi tulisan-tulisan dari media komunitas. Selain itu saya juga membeli beberapa buku terbitan LSM yang turut aktif mendorong munculnya media komunitas di berbagai wilayah di Indonesia sejak awal tahun 2000-an itu. Untung buku-bukunya juga murah, termasuk buku Kolaborasi Untuk Advokasi ini. Tempat dagang buku mana di zaman sekarang di mana selembar seratus ribu bisa menebus tiga buku baru plus bonus satu buku tipis?

Nah, makalah saya sendiri berangkat dari pertanyaan besar:

Apakah Jurnalisme Warga sanggup memenuhi kebutuhan demokratisasi informasi jika masih terbelenggu oleh kepentingan bisnis media?

Dalam penelitiannya yang bertajuk Memetakan Kebijakan Media di Indonesia (2012), Yanuar Nugroho menyebutkan sebuah benteng terakhir untuk menciptakan demokratisasi ruang publik di Indonesia, yakni media komunitas. Opini Yanuar Nugroho ini sejalan dengan pertanyaan besar ihwal apakah jurnalisme warga akan tetap bisa menjalankan fungsi vitalnya andai beroperasi dalam ruang-ruang bisnis media? Segala rubrik dengan retorika “suara milik warga dan pembaca” itu tetap bersandar pada kontrol pemilik media besar yang tentu punya kuasa untuk menyaring konten yang akan dirilis. Belenggu ini yang sejauh ini belum merambah pada media komunitas.

“Menurut saya, media komunitas mempunyai peran yang sangat penting. Tetapi ini tidak dilihat oleh pengambil keputusan dan bahkan juga tidak dilihat oleh media-media besar. Media besar itu punya kecenderungan untuk merendahkan keberadaan media komunitas. Padahal sebetulnya kalo mau yang genuine, yang genuine itu adalah media komunitas” – Bimo Nugraha mantan komisioner KPI

Seperti dipaparkan oleh Jurgen Habermas, konsep media dalam perjuangan demokratisasi adalah sebagai ruang di mana publik dapat melakukan diskusi hingga pengawasan terhadap pemerintah. Semua diharapkan muncul dalam praktik media komunitas yang memfasilitasi para warga untuk bertemu di ruang publik dan mendiskusikan permasalahan kepentingan bersama tanpa paksaan, kekerasan, dan interupsi kepentingan ekonomi. Media komunitas memberikan ruang bagi peran serta warga dalam pengelolaan informasi. Keterlibatan warga dalam dunia jurnalistik membuktikan adanya hubungan dinamis antara pelaku media dan pembacanya. Selain itu, media komunitas mampu memberikan ruang bagi warga untuk menegakkan hak-hak informasinya, termasuk yang berpihak kepada warga.

Secara umum, media komunitas didefinisikan sebagai media yang menyediakan akses dan partisipasi. Istilah komunitas bisa merujuk pada sekelompok orang yang tinggal dalam suatu teritori, atau bisa juga merujuk pada sekelompok orang yang berkumpul dengan minat dan tujuan yang sama. Media komunitas beroperasi secara nonprofit dan menyediakan ruang yang terbuka bagi para anggota komunitas untuk berpartisipasi. Media komunitas berpotensi mengisi kesenjangan dalam sistem media yang ada saat ini lantaran kerap menyajikan berita atau informasi yang selama ini tidak tersentuh, bahkan tidak terpikirkan oleh media arus utama.

Lalu apa saja tantangan media komunitas?

Banyak. Mulai dari akses internet untuk media komunitas di lokasi-lokasi terpelosok, kekurangan perangkat teknologi, biaya, sampai keterampilan jurnalistik pada pewarta warga yang masih haus pelatihan-pelatihan.

Namun, jika permasalahan teknis praktik kerja dapat diupayakan secara mandiri, maka permasalahan lainnya memang masih sangat bergantung pada peran negara, yakni regulasi. UU ITE misalnya, tidak relevan karena mengandung undang-undang pencemaran nama baik disertai banyak definisi yang samar. Ini memang batu sandungan yang juga dihadapi oleh jurnalis media komersial sekalipun, namun risiko lebih besar berada di depan para jurnalis warga yang memiliki perlindungan yuridis yang lebih minim.

Apalagi kebijakan sertifikasi media telah ditetapkan oleh Dewan Pers di awal tahun 2017. Langkah ini dilakukan guna menertibkan media daring abal-abal yang tidak terdaftar,melanggar kaidah jurnalistik, dan memerangi hoax yang tersebar. Media yang lolos verifikasi akan mendapat logo khusus. Verifikasi itu berwujud barcode yang akan ditempelkan pada media yang terverifikasi dan dapat dipindai dengan telepon pintar yang akan terhubung dengan data Dewan Pers.

Kebijakan sertifikasi Dewan Pers tersebut sejauh ini dianggap ancaman oleh penggiat media komunitas . Kebijakan ini bisa menjadi langkah legitimasi bagi media-media arus utama yang lebih mudah mendapat sertifikasi kendati sebenarnya sama-sama berpeluang melakukan pelanggaran jurnalistik. Sementara itu media komunitas kemungkinan akan terkendala untuk memenuhi syarat sertifikasi tersebut. Salah satu syarat yang ditetapkan Dewan Pers misalnya adalah perusahaan pers harus memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar 50 juta rupiah atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers. Syarat lain, perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun. Jika merujuk pada syarat-syarat penertiban media dari Dewan Pers, sebagian besar media komunitas tidak akan mampu memenuhinya, khususnya terkait syarat berbadan hukum, modal, dan kemampuan menggaji wartawan. Media komunitas tidak menjalankan kegiatannya dengan logika industri sehingga pemahaman bahwa media yang benar adalah media yang mampu menggaji karyawannya dan harus berbentuk badan hukum tidak mungkin diterapkan oleh media komunitas. Jika wartawan dibayar, statusnya akan tertukar dengan jurnalis profesional. Standar verifikasi media yang bekerja untuk perusahaan dan komunitas seharusnya disesuaikan. Perlu juga adanya pembahasan antara asosiasi media komunitas Dewan Pers untuk mengakui keberadaan pemain-pemain di luar media arus utama.

Oke, saya malah membahas isi makalah saya. Lha jujur saja saya lupa isi buku Kolaborasi Untuk Advokasi ini. Pokoknya tiba-tiba saja ada di daftar pustaka makalah tadi. Berarti kemungkinan besar itu buku bagus, soalnya saya orangnya pemilih.

Sekian~

Advertisements