Tags

, , , , ,

Seniman pun berpolitik. Ini bukan tentang Pasha Ungu yang berubah megalomaniak setelah menjabat jadi Walikota Palu, Anang Hermansyah sebagai anggota DPR paling intelek sejak negara api menyerang, atau Ahmad Dhani yang mengira Ahok adalah peserta Indonesian Idol yang harus selalu ia komentari. Bukan tentang politik elit, namun perihal bagaimana seniman kadang juga menggunakan seni dan budaya untuk mencari kekuasaan.

Apa hubungannya dengan 65?  Sesuai judulnya, buku ini mengulik kekerasan budaya yang terjadi pasca peristiwa 1965 sebagai bagian dari upaya kekuatan politik untuk menciptakan ideologi anti komunis. Kekerasan budaya mencoba mentransformasi nilai-nilai moral dan budaya agar masyarakat melihat praktik kekerasan (langsung maupun struktural) sebagai sesuatu yang ilmiah dan lazim, misalnya melegitimasi dan menjustifikasi tindakan agresi pada seksisme, rasisme, atau homophobia. Karena kekerasan budaya menggunakan produk budaya, maka otomatis seniman menjadi aktor penting di belakangnya.

Buku ini seolah menguak sisi gelap para seniman. Mungkin Anda bakal kehilangan simpati pada beberapa dari mereka. Ternyata sosok seniman yang dalam citra idealnya seringkali adalah seorang eksentrik penyendiri kontemplatif yang punya dunia eksklusif dan berdedikasi penuh pada nilai-nilai keindahan, nyatanya punya hasrat manusiawi terhadap materi dan kuasa juga.

Ketika memperbincangkan antara konsep seniman dan politik, nama siapa yang bakal muncul pertama? Cakep, Goenawan Mohamad. Veteran budayawan ini kita kenal punya sepak terjang di bidang-bidang selain seni budaya. Ia adalah pendiri sekaligus mantan pemimpin salah satu surat kabar terbesar di Indonesia, Tempo. Berangkat dari situ, kiprahnya kemudian melantas ke gerakan-gerakan politik. Ia disebut sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam kejatuhan rezim orde baru. Bukan cuma handal bermain kata dan estetika, Goenawan Mohamad juga pemain politik yang cerdas mengatur aliansi politik dalam membentuk jaringan lokal dan internasional.

Sebagai sastrawan pun Goenawan Mohamad bukan tipe yang ngere dan cenderung independen. Sastrawan “tukang nongkrong di Starbuck” ini berdiri di pucuk kepemimpinan sebuah kerajaan kebudayaan. Aktivitas-aktivitasnya banyak yang bersifat kelembagaan, sebut saja Komunitas Utan Kayu atau kompleks Komunitas Salihara.

Sudah terlalu banyak literatur yang menelanjangi Suharto dan Angkatan Darat sebagai musuh kejam komunisme di Indonesia. Lewat buku ini, Wijaya Herlambang menyuguhkan wilayah pandang dan telaah baru dari serba serbi 1965, bahwa produk seni yang begitu kerap diidentikan dengan perlawanan pada status quo ternyata juga punya andil besar dalam pembinasaan sebuah pergerakan.

Konsekuensinya, Wijaya Herlambang seakan memang ngajak adu jotos langsung dengan Goenawan Mohamad selaku yang paling banyak jadi objek kajian. Tentu bukan informasi anyar bahwa Goenawan Mohamad adalah antikomunis, mengingat ia memang salah satu penandatangan Manifes Kebudayaan. Namun, Kekerasan Budaya Pasca 1965 juga banyak memaparkan kritik kajian tentang Goenawan Mohamad sebagai agen utama liberalisme barat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan di luar konteks 1965.

Produk Klasik Antikomunis.

Kembali lagi dengan Amerika Serikat ketika kita akan bicara perihal perang dingin kebudayaan melawan komunisme pasca Perang Dunia II. Kekerasan kebudayaan di Indonesia diinisiasi oleh CCF (Congress for Cultural Freedom) di bawah naungan CIA. CCF dibentuk pada 1950 dan misinya memang untuk melepaskann para intelektual dan seniman dari pengaruh komunisme.

CCF bahkan diadopsi dan dijadikan dasar dari Manifes Kebudayaan. Surat Kepercayaan Gelanggang sebagai salah satu cetak biru semangat Manifes Kebudayaan membawa ide humanisme universal, yakni kepercayaan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia harus dimengerti dnegan cara yang sama seperti pembangunan kebudayaan di mana pun, khususnya Eropa.  Persamaan keduanya kemudian adalah bahwa kebudayaan hanya dapat ada dalam kebebasan untuk mampu membawa kemajuan kebudayaan.  Tak ayal, kebebasan berekspresi adalah jargon utama gerakan liberalisme yang dikumandangkan oleh Amerika dan CCF.

Produk riil pertama alat justifikasi aksi pembantaian kaum komunis 1965 adalah buku terbitan Nugroho Notosusanto, berjudul 40 Hari Kegagalan G30s 1 Oktober-10 November. Karya ini dirilis hanya dua bulan setelah G 30 S, sehingga isinya tak lebih dari analisis resmi awal yang jauh dari kata komprehensif. Tetap saja, buku itu menjadi kitab narasi utama Orde Baru.

Dua tahun kemudian, buku tersebut mendapat respons bantahan dari Ben Anderson, Ruth McVey, dan Frederick Bunnell lewat sebuah kajian dengan nama Cornell Paper. Awalnya kajian ini dirahasiakan oleh pemerintah, namun akhirnya bocor juga melalui sebuah artikel di Washington Post pada 1966. Setahun kemudian, atas perintah Angkatan Darat, Nugroho merevisi  bukunya dengan ulasan yang lebih sistematis dan komprehensif, meski tetap manipulatif.

Setelah itu tentu saja medium andalan kampanye antikomunis adalah film Pengkhianatan G30s PKI. Film besutan Arifin C. Noer ini  kemudian diadaptasi oleh Arswendo Atmowiloto ke dalam novel dengan isi yang tidak jauh berbeda. Patut digarisbawahi bahwa baik Arifin maupun Arswendo bukan seniman abal-abal yang asal dibayar oleh pemerintah. Mereka punya jejak rekam berkarya yang sudah diakui massa di bidangnya.

Dan itu tidak aneh. Seorang Mochtar Lubis pun juga menjadi salah satu broker kebudayaan terpenting dalam konteks pembentukan wacana kebudayaan yang antikomunis dan berorientasi ke barat.

Karya-karya sastra pertama yang menceritakan bagaimana para simpatisan PKI dibunuh pada masa perburuan kaum komunis 1965-1966 dimuat di majalah sastra Horison. Ini cukup menarik, karena sebagai majalah kebudayaan yang lahir dari antikomunis, mereka justru mengambil isu sensitif di saat kampaye kekerasan terhadap simpatisan PKI tengah gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah. Pertanyaanya, apakah benar karya-karya ini bermaksud menjernihkan kekerasan 1965-1966 dan mengekspresikan simpati yang tulus pada apa yang dialami orang-orang tertuduh komunis?

Davd Hill berpendapat bahwa terbitnya karya-karya ini di Horison adalah hasil konsekuensi ideologis dari humanisme universal itu sendiri. Walaupun mereka tidak sepakat dengan konsep penulis kiri, tapi komitmen kemanusiaan humanisme universal memaksa mereka untuk tetap harus menerbitkan karya-karya yang bersimpati pada korban anti komunis.

Namun demikian, cerita-cerita itu tetap merepresentasikan proses manipulasi atas konsep humanisme itu sendiri sebagai cara meyakinkan pembaca agar bersimpati pada pelaku pelanggaran ketimbang korbannya. Tetap ada upaya afirmasi pada penghancuran komunisme. Menurut John Roosa, mereka mengakui bahwa pembunuhan massal itu ada, tapi cerita ini dikonstruksi justru untuk membenarkannya. Kerangka yang apik digunakan untuk mengemas sudut pandang bahwa peristiwa kekejaman itu bisa diterima akal sehat, bahkan dianggap terhormat. Caranya misalnya dengan meletakan tragedi bukan pada korban, melainkan pelaku kekerasan, berdasarkan konflik psikologis mereka. Konflik sesungguhnya adalah yang dialami oleh pembunuh. Di sanalah simpati kita diambil, alih-alih pada para korban. Sastra jadi alat legitimasi.

Selain majalah Horison, Yayasan Obor Indonesia adalah yang menandai bangkitnya humanisme universal sebagai inti dari ideologi pembangunan kebudayaan Indonesia. Pada 1988 misalnya, Obor merilis terjemahan tulisan-tulisan Albert Camus berjudul Krisis Kebebasan dengan kata pengantar dari Goenawan Mohamad.

Goenawan Mohamad, merongrong setelah melanggengkan.

Akhir dekade 80-an, perlawanan rakyat mulai menjamur merespons kebijakan dan kondisi negara yang kian semena-mena. Antisipasi pemerintah pun malah makin menjadi. Salah satunya, buku putih berjudul Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya diterbitkan pada 1994 oleh tim sejarawan pemerintah. Sebulan setelahnya, pemerintah membredel tiga media besar: Tempo, Editor, dan Detik, terutama karena terbitan Tempo edisi 11 Juni 1994 menyoroti kasus korupsi di dalam proses pembelian kapal perang bekas dari Jerman oleh pemerintah. Ini memicu ledakan perlawanan pada pemerintahan Suharto dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Goenawan Mohamad  yang kala itu masih menjadi Pemimpin Redaksi Tempo, bersama puluhan orang jurnalis lainnya mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk mengorganisir perlawanan lebih lanjut terhadap kebijakan pembredelan pers, sekaligus dijadikan tandingan organisasi jurnalis resmi pemerintah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Pada saat yang sama, para aktivis radikal yang tergabung di Partai Rakyat Demokratik (PRD), termasuk juga Wiji Thukul dari Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKER), mulai cair dengan para pendukung Tempo. Sebelumnya, Tempo dan Goenawan Mohamad dilihat sebagai bagian dari rezim. Kini, mereka menggunakan momentum yang sama untuk menjadi perpaduan kekuatan besar melawan Orde Baru.

Sesudah PKI dibinasakan dan Orde Baru mendapatkan masa-masa mapannya, Goenawan Mohamad memang mulai beberapa kali menampakan sedikit rasa toleran pada komunis. Ia sempat memperlihatkan pandangan moderatnya terhadap komunisme dalam esai berjudul: Peristiwa Manikebu: Kesusastraan Indonesia dan Politik di Tahun 1960-an pada 1988. Ia mengakui bahwa kekerasan dan penindasan yang dialami oleh simpatisan komunis dan para penulis Lekra jauh lebih buruk daripada intimidasi yang dialami oleh para pendukung Manifes Kebudayaan. Ya iyalah.

Sebelum Tempo dibredel pun ia juga telah mengambil jarak dari beberapa kolega anti-komunis era 1960an seperti Taufiq Ismail dan Mochtar Lubis akibat konflik internal dalam manajemen majalah Horison. Singkatnya, perseteruan itu dipicu oleh problem keuangan Horison yang makin sulit dipecahkan. Rencana Tempo untuk mengambil alih manajemen Horison pun digagalkan oleh Mochtar Lubis dan Taufiq Ismail. Dari sinilah muncul perpisahan ideologis antara Mochtar Lubis- Taufiq Ismail yang konservatif dengan Goenawan Mohamad yang mewakili kaum liberal-progresif.

Taufiq Ismail kemudian melakukan pendekatan ke pemerintah untuk mendanai Horison. Akhirnya, ia pun banyak melakukan program kebudayaan yang pro Orde Baru. Misalnya menerbitkan buku Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif LEKRA/PKI. Dengan seenaknya, Taufiq Ismail memilih karya-karya Lekra yang seolah memberikan petunjuk perencanaan peristiwa 1965. Padahal segala petunjuk itu tidak didapat secara ilmiah, melainkan sekedar melalui penafsiran yang sama sekali di luar konteks dan berkesan mengada-ngada. Beberapa maksud asli naskah dipelintir, bahkan judulnya ada yang diganti.

Tak lama, kemudian panggung kebudayaan diramaikan dengan berita penganugerahan Penghargaan Magsaysay 1995 kepada Pramoedya Ananta Toer. Goenawan Mohamad mendukung, sementara Taufiq Ismail dan Mochtar Lubis menentang keras. Dengan mendukung Pram—selaku simbol terbesar kalangan kiri—Goenawan Mohamad membentuk citra diri sebagai salah satu tokoh demokrasi terpenting dan mendapat dukungan dari para aktivis radikal. Ia juga menggagas ide rekonsiliasi dengan para mantan tahanan politik dan seniman kiri.  Bahkan, ia sempat mendukung peluncuran buku Ibraruri Putri Alam, anak dari D.N. Aidit.

Sementara JAKER runtuh menyusul hilangnya Wiji Thukul-sebagai salah satu tokoh terbesar perlawanan Orde Baru—pasca  kejatuhan Suharto, Goenawan Mohamad makin memantapkan imperium kebudayaannya sendiri yang didalamnya terkumpul beberapa institusi yang ia bangun sebelumnya. Ada jurnal Kalam, AJI, ISAI, Galeri Lontar, Teater Utan Kayu (TUK), Radio 68H, Majalah Pantau, dan Jaringan Islam Liberal (JIL).  Semuanya digabung dalam satu payung bernama Komunitas Utan Kayu (KUK). Komunitas ini menjadi rezim kekuasaan baru di bidang kebudayaan, intelektual, dan jaringan filantrofi. Dengan kiprah kontribusi yang susah ditampik, Goenawan Mohamad pun yakin ia berhak mengklaim bahwa KUK adalah pencetus sekaligus pusat gerakan perlawanan pada Orde Baru. Bahkan, Goenawan Mohamad juga adalah pendiri MARA (Majelis Amanat Rakyat) yang lantas menjadi PAN pimpinan Amien Rais.

Liberalisme dalam Konteks Ekonomi-Sosial.

Antikomunis adalah salah satu semangat juang berdirinya Orde Baru, dan sedikit banyak Goenawan Mohamad ambil peran di sana. Tiga dasawarsa kemudian, ia mempengaruhi banyak pergerakan yang mencoba—dan berhasil—meruntuhkan Orde Baru itu sendiri. Apakah ini artinya Goenawan Mohamad tak lagi mengambil sikap oposisi dengan komunis? Wacana kebudayaan yang bagaimana yang berusaha dibangun olehnya bersama KUK? Apakah perlawanan politik pada Orde Baru juga diikuti dengan upaya mendekonstruksi wacana anti komunis Orde Baru?

Ketika Tempo akhirnya terbit kembali pada 1999, Goenawan Mohamad mundur dari jabatan sebagai pemimpin redaksi untuk digantikan Bambang Harymurti. Ia ingin lebih berkonsentrasi pada kegiatan kebudayaan di KUK yang berjalan sesuai dengan pergulatan panjangnya dalam menegakan nilai-nilai kebudayaan yang menganut gagasan kebebasan bereskpresi sebagai prinsip dasar budaya liberal.

Di sinilah kerangka ideologis liberalisme harus dipandang dari beberapa konteks. Istilah liberalisme bagai pisau bermata dua tergantung konteksnya. Dalam konteks budaya, liberalisme cenderung enak didengar. Ia dipakai menjelaskan gerakan kebudayaan yang berorientasi pada Barat, dengan merujuk pada konsep-konsep semacam “kebebasan intelektual”, “kebebasan berekspresi”, dan “kebebasan artistik”. Semua konsep ini berakar pada semangat ideal Barat atas prinsip-prinsip demokrasi dan equality yang salah satu aspeknya, di dalam terminologi kebudayaan Indonesia, dikenal dengan istilah humanisme universal.

Namun, dalam konteks politik, istilah liberalisme merujuk pada gerakan dari elemen-elemen politik sayap kanan untuk melawan komunisme. Konteks ini kemudian tak selalu sejalan dengan liberalisme pada konteks budaya.

Beda lagi dalam konteks ekonomi-sosial, di mana liberalisme adalah sebuah teori atas praktik-praktik politik ekonomi yang mengajukan gagasan bahwa cara terbaik meningkatkan kehidupan yang layak adalah dengan memperjuangkan kebebasan untuk menjadi wirausahawan dan keterampilan individual dalam sebuah institusional yang bercirikan kuatnya hak-hak atas aset pribadi, pasar bebas, dan perdagangan bebas.

Liberalisme bukan saja telah digunakan sebagai senjata ideologis menyingkirkan komunisme, namun juga sebagai kamuflase menyembunyikan wajah asli ekonomi pasar-bebas yang bekait erat dengan proses eksploitasi buruh dan sumber daya alam. Dalam konteks sosio-budaya, liberalism mungkin terlihat sebagai pendekatan ideologis untuk mengemansipasi manusia dari dogma dan represi, tapi dalam konteks ekonomi-politik, liberalisme berarti kebebasan bagi korporasi raksasa untuk mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi.

Di titik inilah Goenawan Mohamad memainkan peran krusialnya sebagai seorang pembawa ideologi untuk mempromosikan liberalisme di dalam aktivitas kebudayaan Indonesia. Strateginya adalaah memperlihatkan komitmen pada masyarakat dan demokrasi, namun di sisi lain juga memperlihatkan dukungan pada kaum elit.  Contohnya, sumber dukungan keuangan bagi aktivitas KUK adalah organisasi-organisasi yang berbasis di Amerika, termasuk Ford dan Rockefeler Foundation, yang sejak 1960an sudah turut berperan membiayai proyek-proyek antikomunis.

Selain  pengaruh besar Goenawan Mohamad, faktor lain yang membuat KUK identik dengan label liberal adalah pemikiran dan karya-karya para aktivisnya yang lain, terutama Ayu Utami. Seperti kita tahu, ia adalah sastrawan yang gencar mempromosikan keterbukaan diskursus seksualitas melalui sudut pandang penulis perempuan, terutama melalui novelnya yang sangat menggebrak di jamannya, Saman (1998). Tren eksplorasi seksual dalam karya sastrawan perempuan ini kemudian juga lahir dari Dewi Lestari, Dinar Rahayu, dan Djenar Maesa Ayu. Aspek dari kebebasan bereskpresi dalam mengeksploitasi sesksualitas di karya-karya ini telah memicu asumsi di kalangan komunitas sastra tentang gagasan sikap permisif atas seksualitas gaya barat, yang kemudian terkait erat dnegan pasar ekonomi kapitalis dalam kerangka ideologi liberalisme.

Menghancurkan KUK dan Goenawan Mohamad

Opini publik bahwa KUK adalah sponsor penting liberalisme juga makin kuat akibat aktivitas Jarigan Islam Liberal dalam menyebarkan gagasan kebebasan untuk menginterpretasi nilai-nilai ajaran islam. JIL juga didanai oleh organisasi internasional seperti The Asia Foundation. Sebagai tambahan, JIL menerima dukungan dana dari badan filantrofi lokal seperti Freedom Institute milik Aburizal Bakrie. Jaringan yang dibangun KUK dan Goenawan Mohamad pelan tapi pasti akhirnya juga meluas hingga ke tingkat politik tertinggi di Indonesia. Ini adalah faktor penting untuk mempertahankan ideologi liberalisme yang sudah dipupuk sejak lama.

Taufiq Ismail kemudian mencoba menentang. Dalam sebuah pidato berjudul “Budaya Malu Dikikis Habis Gerakan Syahwat Merdeka” di tahun 2006, ia mengingatkan kondisi moral masyarakat dan juga kesusastraan yang telah dirusak oleh arus deras informasi global, khususnya pornografi. Dengan interpretasi moral dari perspektif islamnya, ia mengutuk karya-karya sastra mutakhir yang mengeksplorasi aktivitas seksual secara terbuka yang diyakininya dipicu oleh terbitnya Saman karya Ayu Utami.

Kritik juga lahir dari kebudayaan marjinal bernama Forum Sastrawan Ode Kampung yang diorganisir oleh tiga kelompok: Forum Lingkar Pena, Rumah Dunia, dan KSI (Komunitas Sastra Indonesia yang berorientasi pada komunitas sastra buruh). Aliansi ini dibangun berdasarkan kesesuaian pandangan untuk menentang liberalisme KUK. Para penulis KSI seperti Wowok Hesti Prabowo dan Saut Situmorang adalah figur –figur oposan yang paling kritis pada ideologi dan kebudayaan KUK, terutama lewat buletin bernama Boemiputra. Mereka menentang KUK secara terbuka baik dalam kaitannya dengan konsep kebudayaan atau aspek politik seperti jaringan dan sumber keuangan. Bahkan, menurut Wowok, tujuan Boemiputra sangat spesifik: menghancurkan KUK dan Goenawan Mohamad.

Namun, menurut Sitok Srengenge, koordinator TUK, tuduhan pada KUK tidak benar sama sekali. Menurutnya, tidak ada cara untuk mengukur pengaruh pandangan liberal KUK pada opini publik. Ia menolak anggapan bahwa KUK telah menjadi agen utama perkembangan liberalisme di Indonesia. Jika ada pengaruh penting dari KUK yang dianggap menyerupai gerakan, itu hanya akibat dari etos kerja aktivis KUK yang dijaga melalui program-program kebudayaan yang dikerjakan secara rutin dan konsisten.

Penyelidikan dari Wijaya Herlambang ini sejatinya akan bisa mendapat banyak materi penting andai diselesaikan lebih lama. Ada banyak momentum yang mengungkap borok imperium Goenawan Mohamad pasca buku ini rilis. Mulai dari geger terbongkarnya budaya kekerasan seksual dari Sitok Srengenge dan Komunitas Salihara yang sempat diangkat dengan baik oleh Jakarta Post atau manuver-manuver terselubung Goenawan Mohamad dan Tempo dalam menanggapi isu-isu terkait Ahok baru baru ini.

Seniman memang nggak cuma butuh makan.

 

 

Advertisements