Tags

, , ,

20757412

 

“Rakjat adalah satu-satunja pentjipta kebudajaan, dan bahwa pembangunan kebudajaan indonesia-baru hanja dapat dilakukan oleh rakjat, maka pada hari 17 Agustus 1950 didirikan Lembaga Kebudajaan Rakjat, disingkat Lekra,” bunyi konsep perjuangan Lekra yang termaktub pada mukadimahnya.

Perkenalan pertama saya atas sejarah Lekra adalah lewat Pramoedya Ananta Toer. Lekra ialah kendaraan kesenimanan dari penulis terbesar Indonesia tersebut. Setelahnya, baru saya mengenal perseteruannya dengan Manifes Kebudayaan. Lekra dan Manifes Kebudayaan merupakan dua kubu kebudayaan di era Demokrasi Terpimpin yang berseberangan dalam hal orientasi kekaryaan. Jika Manifes Kebudayaan mengusung prinsip “seni untuk seni”, maka Lekra menjunjung mantap paham “seni untuk rakyat.”

Sebagai rumusan sikap yang hingga sekarang tak henti menarik perhatian serta mempengaruhi selera saya dalam ranah kekaryaan, maka apa itu “seni untuk rakyat”?

Dalam pandangan Lekra, kebebasan mencipta selalu harus diikuti dengan tanggung jawab dan kesadaran politik. Kesenian yang bertanggung jawab adalah kesenian yang mendukung revolusi yang dipancangkan Sukarno. Para seniman penyendiri—mereka yang sibuk memikirkan imajinasi personal dan tak peduli pada politik—adalah musuh revolusi. Abai pada politik adalah sikap yang dekaden. Seorang seniman yang menciptakan karya-karyanya dengan fantasi liar, bebas, tak terkekang, suka kepada eksperimen pribadi, tak ikut organisasi, dan hanya bertumpu pada humanisme merupakan gelandangan tanpa arah.

Dalam Kongres Nasional 1 Lembaga Kebudayaan Rakyat yang digelar di Surakarta pada 1959, Lekra merumuskan prinsip 1-5-1. Ini adalah pedoman gerakan kebudayaan dan arah kerja Lekra terkait konsep “seni untuk rakyat” tadi. Prinsip 1-5-1 adalah kerja kebudayaan yang bergariskan politik sebagai panglima (1) dengan lima kombinasi (5): meluas dan meninggi, tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, tradisi baik dan kekinian revolusioner, kreativitas individual dan kearifan massa, realisme sosial dan romantik revolusioner. Semua dipraktikan dengan metode turba atau TURun ke BAwah (1). Njoto selaku orang yang pertama mendengungkan konsep “politik sebagai panglima” menukaskan,”Kekeliruan besar mempersilahkan kebudayaan berjalan sendiri, polos, tanpa bimbingan politik.”

Beberapa bulan setelah kongres, Lekra menyusun enam lembaga kreatif yang mencakup sastra, seni rupa, musik, seni tari, film, dan seni drama. Dengan struktur kelembagaan dari pusat yang hanya sampai kabupaten (sementara yang lain sampai kecamatan), seni rupa dipandang sebagai karya Lekra yang paling elit.

Apakah Demi ‘Seni Untuk Rakyat’, Karya Lekra Menomorduakan Estetika?

Politik bagi Lekra adalah basis kebudayaan. Namun, Lekra menolak kritik yang menyebutkan banyak karya seniman Lekra gagal secara artistik karena menolak memisahkan politik dan seni. Walau D.N Aidit pernah mengungkapkan,”Abstraksionisme di lapangan sastra dan seni adalah bagian dari bentuk-bentuk agresi kebudayaan imperialis yang dilakukan melalui aparatus kebudayaan Amerika,” namun Lekra, baik sebagai organisasi maupun gerakan kebudayan, toleran dengan otonomi individu sang pelukis. Dalam janji mukadimahnya pun dimaklumatkan bahwa Lekra menyetujui setiap aliran bentuk dan gaya selama ia setia pada kebenaran, keadilan, dan kemajuan, dan selama ia mengusahakan keindahan artistik yang setinggi-tingginya.

Dalam karya-karya sebelum 1964, sajak-sajak seniman Lekra memang didominasi syair dengan diksi grandeur dan menggelembung, garang, kokoh, tapi tak menyentuh. Kita hanya membaca sederet kata hebat tanpa bisa masuk ke dalamnya untuk menyelami pengalaman penyair ketika menuliskan bait-bait itu. Pelopor sajak poster seperti itu tentu saja sepasang pentolan PKI yang turut mendirikan Lekra, Aidit dan Njoto. Yang disebut terakhir agak mending karena ia mencoba mengeksplorasi bentuk puisi yang umum dipakai waktu itu. Padahal ketika puisi buatan Lekra tak membicarakan partai atau hal-hal besar lain menyangkut ideologi, sajak-sajak seniman mereka bisa menyentuh juga.

Puisi menjadi karya sastra  yang paling banyak dihasilkan seniman Lekra. Dalam rapat-rapat akbar selalu ada pembacaan puisi. Lomba yang diadakan Harian Rakjat juga lebih banyak menyoroti kategori puisi. Agaknya karena waktu itu puisi merupakan alat paling ampuh untuk menyampaikan gagasan partai atau ideologi Lekra. Corak dan bentuknya paling sederhana dan mudah dicerna masyarakat bawah.

Padahal prosa tak kalah gemilang. Novel dan cerita pendek Pramoedya Ananta Toer misalnya, adalah rekaman sejarah yang kuat baik secara struktur maupun alur cerita. Yang cukup merisaukan kemudian adalah kenapa hanya Pram dari kalangan para sastrawan Lekra yang punya popularitas layak?

Jelas saja—seperti sebagaian besar tokoh lain—ini akibat dimusnahkannya karya-karya Lekra di jamannya oleh rezim Soeharto. Kadang senimannya sendiri juga dilenyapkan sekalian. Jadi tak banyak kita tahu seniman Lekra yang hebat. Padahal ada Amarzan Ismail Hamid yang dikenal sebagai penyair paling menonjol di Lekra karena eksplorasi bentuk dan bahasa syair-syairnya. Ada juga prosa panjang Ira Iramanto atau Oey Hay Djoen yang memikat karena kisah yang ajek ditopang diksi yang kuat.

Dari ranah seni musik, lagu “Genjer-Genjer”adalah potret Banyuwangi yang miris. Berawal sebagai daerah yang surplus pangan sejak era Majapahit, Banyuwangi jatuh menjadi daerah yang kurang pangan saat pendudukan Jepang di mulai di tahun 1942. Kaum pria harus menjalani kerja paksa dan meninggalkan sawah-sawah yang tak tergarap. Untuk bahan pangannya, masyarakat pun mengolah daun genjer, tanaman penganggu yang sebelumnya hanya untuk pakan ternak. Adalah Muhammad Arief, seniman angklung yang juga merupakan  salah satu ketua bidang kesenian di Lekra yang menggubah lagu “Genjer-Genjer”dari lagu dolanan setempat. Ia mengajukan protes terhadap pendudukan Jepang sambil menggambarkan betapa pahitnya Banyuwangi saat itu. Setelah Njoto menemukannya dan terpikat, “Genjer-Genjer” lantas direkam pada 1965 oleh Lilis Suryani dan Bing Slamet dalam album kompilasi Mari Bersuka Ria. Lagu tersebut menjadi seiring diputar di RRI dan ditayangkan di TVRI.

Trivia: Hotel Ambarrukmo dekat rumah saya itu faktanya juga pernah dapat sentuhan hias dari seniman Lekra atas perintah Sukarno.

Lekra Versus Manikebu.

Ada keterkaitan erat antara Lekra dan Angkatan 45, terutama kemiripan antara Surat Kepercayaan Gelanggang sebagai manifes kebudayaan Angkatan 45 dengan Mukadimah Lekra. Keduanya dimaklumatkan pada tahun 1950. Sekretaris Umum Lekra sejak 1957, Joebaar Ajoeb mengatakan bahwa keduanya bertujuan memajukan kebudayaan Indonesia sesuai jati diri bangsa, termasuk dalam bersikap terhadap revolusi Indonesia baru, sekarang, dan masa depan. Sebagian kekuatan penting dari Angkatan 45 nantinya akan mengejewantah pada Lekra.

Namun, ada juga perbedaanya. Perbedaan yang paling jelas ada di orientasi sandaran, kegiatan dan pengabdian praktisnya. Sementara Angkatan 45 bersikap intiutif terhadap revolusi, Lekra mencoba mengembangkannya menjadi konsep yang dilembagakan. Lekra menjabarkannya secara detail dan aktual bagi kepentingan pembaruan kebudayaan, terutama seni dan sastra. Angkatan 45 hanya terikat dalam roh pembaruan dan bisa dilihat sebagai komunitas seniman yang sekedar ingin memerdekakan diri dari penjajahan.

Lekra secara terbuka menyebutkan kegiatannya diabdikan pada rakyatnya, yaitu kaum buruh, tani, dan prajurit. Di sisi lain, Angkatan 45 lebih mengutamakan individualisme. Di sinilah terjadi persimpangan antara Angkatan 45 dan Lekra.

Salah satu medium seteru dari Lekra adalah sebuah media bernama Bintang Timur. Dibanding Harian Rakjat—media resmi PKI—, Bintang Timur adalah media yang gencar mendukung Nasakom dengan menggunakan kata-kata yang lebih berani dan agitatif, bahkan kurang ajar. Pada 1962, Lembaran Kebudayaan Bintang Timur bernama Lentera lahir dalam asuhan Pramoedya Ananta Toer. Isi Lentera sebagian besarnya berupa tulisan budaya, ditambah sajak, cerpen, serta kolom. Pram sendiri lebih banyak menulis tentang budaya dan sastra, tapi kadang ia menulis juga kritik pedas pada sastrawan yang dipandangnya tidak memihak revolusi.

Lima tahun pertama berjalan, Lentera menjadi corong bagi tiga kegemparan dunia sastra. Pertama dalam soal novel Hamka bertajuk Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck yang dituding menjiplak dari novel berbahasa Arab, Magdalena. Yang kedua adalah peristiwa penolakan hadiah majalah Sastra pada tahun 1962 oleh Virga Bellan, Motinggo Boesje, dan Poppy Hutagalung yang ditulis besar-besar di Lentera. Benturan makin keras setelah H.B. Jassin dan beberapa seniman mendeklarasikan Manifes Kebudayaan (Manikebu) pada 17 Agustus 1963.

Deklarasi itu ditandatangani oleh 20 seniman: 16 penulis, 3 pelukis, dan seorang komponis. Di urutan paling atas diisi tiga budayawan terkemuka saat itu: H.B. Jassin, Trisno Sumardjo, dan Wiratmo. Manifes antara lain menyatakan bahwa kebudayaan merupakan perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Karena itu mereka tidak mengutamakan satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain. Sederhananya, Manifes tak sepakat bahwasanya seni mesti mengusung nilai-nilai politik revolusi atau perjuangan rakyat.

Menurut Goenawan Mohamad, dasar Manifes Kebudayaan sebenarnya jelas; “suatu ikhtiar untuk memperoleh ruang yang lebih longgar bagi ekspresi kesenian yang mandiri—yang independen dari desakan politik dan pelbagai tata cara revolusioner tahun 1960an.” Kelompok-kelompok yang tak suka memelesetkan Manifes Kebudayaan menjadi manikebu alias sperma kebo.

Memang suasana berkesenian di awal 1960-an tidak terlalu baik bagi seniman yang enggan berpolitik. Slogan manipol usdek—manifesto politik, UUD 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian indonesia—yang dilontarkan Soekarno dipaksakan menjadi rambu bagi proses penciptaan karya seni. Beberapa harian yang menentang langsung dibredel. Pemimpin Indonesia Raya, Mochtar Lubis bahkan dijebloskan ke penjara.

Terus bertambahnya pendukung Manifes membuat Lekra dan Sukarno gerah. Alhasil, mulailah terjadi intimidasi terhadap para pendukung Manifes. Sapardi misalnya tak bisa berkerja di Balai Pustaka sesuai impiannya. Taufiq Ismail juga kehilangan kesempatan kuliah di Amerika Serikat dan malah dipecat sebagai dosen Institut Pertanian Bogor setelah menandatangani Manifes.  Begitu juga H.B Jassin yang dipecat dari Lembaga Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta dosen Universitas Indonesia. Pada 8 Mei 1964, Manifes Kebudayaan resmi dilarang oleh pemerintah Soekarno.

Lekra Bukan PKI?

Sampai geger 1965, Lekra menjadi magnet bagi para seniman. Selain keberpihakan pada rakyat, Lekra juga jadi tempat berkumpul para tokoh seni terkemuka seperti pelukis Affandi, Basuki Resobowo, Basuki Effendy, Sudharnoto, Amir Pasaribu, atau Rivai Apin, Sebagian seniman yang berhimpun ke Lekra juga mendapat fasilitas sekolah ke luar negeri dan lain sebagainya. Struktur lembaga Lekra juga mengakar dari pusat hingga daerah. Sentuhan PKI membuat tatanan Lekra terstruktur cukup rapi.

Meski jelas berhubungan erat, agak sulit mencari bukti bahwa Lekra adalah organ resmi PKI. Joebaar menegaskan bahwa organisasi ini bersifat terbuka. Anggotanya bisa siapa saja, bukan hanya seniman yang aktif di partai, bahkan yang tak mendukung komunisme. Kewajiban anggotanya hanya satu: aktif di salah satu lembaga seni Lekra. Dua di antara pendirinya, A.S Dharta dan M.S Ashar bahkan juga bukan seniman komunis.

Popularitas Lekra memang membuat Aidit tertarik melegalkannya di bawah PKI. Njoto, pendiri Lekra sekaligus petinggi PKI dikabarkan selalu melawan keinginan Aidit menjadikan Lekra sebagai organisasi resmi PKI.

Akan tetapi, seniman Manikebu menganggap Lekra sama dengan PKI. “Banyak buktinya di buku Prahara Budaya,” tukas Taufiq Ismail, penyair yang bersama D.S Moeljanto menyusun buku yang merekam hiruk pikuk perseteruan Manikebu-Lekra itu. Sedangkan Sapardi Djoko Damono menunjuk antologi sajak Kepada Partai yang dibuat Lekra untuk PKI dalam rangka ulang tahun PKI ke -45 sebagai bukti bahwa Lekra tak bisa lepas dari PKI.

Namun, seniman-seniman lain menampik simplifikasi itu. Soalnya ada konsekuensi yang gawat. Seniman Lekra dapat terancam oleh aksi penumpasan PKI oleh Presiden Soeharto. Dan nyatanya pun begitu. Lekra dibubarkan lewat Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Seorang eks anggota Lekra secara bergurau pernah mengatakan, “Aidit gagal mem-PKI-kan Lekra, tapi Soeharto justru berhasil mewujudkannya.”

Jadi begitulah kisi-kisi buku Lekra dan Geger 1965. Oh, tapi ini buku rilisan media peliharaannya Goenawan Mohamad lho. Jadi, jangan dipercaya bulat-bulat deh.

 

 

 

 

 

Advertisements