Tags

, , , ,

393939_658ff5f4-b001-4b30-ae0e-ae03abbb7fc1

Musso jadi salah satu tokoh kiri yang kerap jadi bahan candaan di lingkaran perkawanan saya. Bukan apa, hanya soal nama saja. Nama “Musso” ini kesannya keterlaluan sangarnya. Bengis dan kejam! Pas jadi nama-nama karakter monster atau bos mafia.

Ternyata, sedikit banyak gambaran ngasal itu memang melekat di sosok Musso. Tentu saja ia bukan mafia, apalagi monster. Akan tetapi, Musso adalah sosok yang dikenal temperamen, alot, dan mudah ngamuk. Apalagi perihal konfliknya dengan Tan Malaka. Keduanya sama-sama berwatak keras. Namun, beda dengan Tan Malaka, Musso berasal dari keluarga berada. Ia lahir dengan nama Munawar Muso pada tahun 1897 di Kediri.

Menginjak usia remaja, sebuah versi mengatakan bahwa Musso adalah kakak senior Soekarno di Hogere Burger School Surabaya. Bisa jadi benar. Toh, ia menjadi bagian dari pergaulan legendaris indekos rumah Tjokroaminoto bersama Soekarno, Semaoen, dan Alimin. Di rumah itu pula ia bertemu dengan Hendricus Josephus Franciscu Marie Sneevliet yang mendirikan cikal bakal PKI, Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV).  Sneevliet mengajak Musso, Semaoen, Darsono, dan Haji Misbach untuk memasukan gagasan sosialis ke tubuh Sarekat Islam.

Pasca mulai menunjukan semburat wajah radikal, Sarekat islam menjadi incaran Belanda. Punggawanya yang termasuk Musso, Alimin, dan Tjokroaminoto ditangkap Belanda. Musso diperlakukan sangat buruk di sana. Konon, ini yang membuat Musso sangat benci dengan Belanda. Di saat bersamaan, Semaoen mendirikan Perserikatan Komunis Hindia yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920. Musso dan Alimin sendiri turut bergabung pada 1923, di mana Musso mengorganisasi PKI cabang batavia.

Musso, Pemburu Tan Malaka

Ihwal kebenciannya terhadap Tan Malaka, semua bermula tatkala Tan Malaka menerima pengajuan rencana pemberontakan PKI terhadap penjajahan Belanda di tahun 1926. Dari Manilla, Filipina, Tan Malaka menolak pengajuan itu dan malah meminta PKI mengurungkan niat pemberontakannya. Menurut Tan Malaka, PKI belum siap dengan lima alasan: belum ada situasi revolusioner, tingkat disiplin PKI masih rendah, seluruh rakyat berada di bawah PKI, belum ada tuntutan konkret, dan imperialisme internasional sedang bersekutu melawan komunisme.

Namun, ada intrik yang terjadi. Tan Malaka sebenarnya sudah menyerahkan risalah penolakan keputusan pemberontakan itu kepada Alimin untuk diserahkan ke Musso dan kawan-kawan di Singapura. Namun, ternyata Alimin tak menyampaikannya dengan lengkap. Diduga Alimin sengaja agar rencana pemberontakan tetap berlanjut. Ia malah mengaku bahwa Tan Malaka setuju. Sementara kepada Tan Malaka sendiri, ia mengaku risalah sudah disampaikan, tapi ditolak oleh Musso dan Sudjono.

Belakangan tahu bahwa ternyata Tan Malaka menolak membantu, Musso yang geram lalu berangkat sendiri ke Moskow untuk mengajukan rencana pada Stalin, namun ditolak juga. Ia lalu nekat tetap memberontak, tapi gagal total. PKI lalu dilarang dan dinyatakan ilegal pada tahun 1927.

Akan tetapi, Musso tengah di Singapura saat pemberontakan berlangsung. Karena kandas dan berujung pelarangan PKI, ia lalu pergi ke Moskow dan menyibukan diri dalam berbagai kegiatan Partai Komunis Soviet bersama teman seperjuangannya, Alimin. Sama dengan Tan Malaka, masa mati suri komunisme di Indonesia itu diisi dengan beraktivitas di mancanegara. Tapi selama itu pula ia banyak menyerang Tan Malaka dengan menudingnya sebagai penghianat bangsa dan layak dibunuh.

Perjanjian Renville Sebagai Kegagalan Amir Sjarifuddin.

Pada tahun 1935, Musso sempat kembali ke Tanah Air, menyusup ke Surabaya untuk menghidupkan kembali PKI. Tapi tidak berhasil (setidaknya sempat merekrut Amir Sjarifudin). Pasca Proklamasi Kemerdekaan, dengan keleluasaan yang diberikan pemerintah untuk mendirikan partai politik, seorang kader PKI bawah tanah yang dilantik Musso, Mr. Jusuf menghidupkan kembali PKI secara legal, tepatnya pada kongres PKI di Solo, Jawa Tengah pada 1946.

Musso lantas kembali lagi ke Indonesia pada awal Agustus 1948. Sebelumnya, perjanjian Renville baru saja ditandatangani di Indonesia. Amir Sjarifoeddin yang sudah menjabat sebagai perdana menteri kala itu—sekaligus pemimpin koalisi sayap kiri di kabinet Indonesia—adalah pihak yang menandatangani perjanjian tersebut.

Perundingan Renville sendiri dibuat oleh Dewan Keamanan PBB pada 1947 untuk mengakhiri pertikaian Indonesia dan Belanda. Dewan mendesak kedua negara agar menyelesaikan pertikaian dengan menunjuk tiga negara sebagai penengah. Indonesia memilih Australia, Belanda menunjuk Belgia, dan lalu di pihak keduanya memilih Amerika sebagai anggota ketiga. Ini sangat familiar di pelajaran sejarah kita, semoga masih ingat.

Harusnya pula kita ingat bahwa Indonesia mendapat banyak kerugian dan kekalahan dari hasil putusan rundingan itu. Seperti contohnya tuntutan status Republik indonesia Serikat. Partai pendukung dan orang-orang yang awalnya mendukung Amir lalu tiba-tiba menjatuhkannya—termasuk Masyumi, Partai Nasional Indonesia, dan Soekarno. Amir lalu mundur, dan Sukarno memberikan tampuk pemerintahan pada Hatta yang membentuk kabinet baru.

Selain merasa dijebak, kelompok kiri pun turut memojokan Amir.  Musso sebagai pemimpin PKI juga menyerang ketidakberdayaan Amir. Menurut Musso, pokok dari revolusi adalah kekuasaan negara. “Mundurnya Amir memberi jalan elemen borjuis memegang kendali pemerintah,”katanya.

Ini menimbulkan tanda tanya karena setahun sebelumnya, Moskow baru saja merilis garis perjuangan baru yang dikenal sebagai doktrin Andrei Zhdanov. Berdasarkan teori ini, kaum komunis mulai dianjurkan mengambil jarak dari kubu imperialis yang dimotori Amerika Serikat. Ini pembaharuan dari garis perjuangan Georgi Dimitrov yang sebelumnya menganjurkan komunis untuk berkerja sama dengan golongan kapitalis dan borjuis nasional demi melawan kaum fasis.

Syahdan, Amir yang dikeluarkan dari kabinet lalu membentuk Partai Sosialis Indonesia, yang lantas bergabung bersama Partai Buruh Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Barisan Tani Indonesia, dan Sentral Organisasi Buruh Indonesia dalam sebuah panji bernama Front Demokrasi Rakyat pada tahun 1948.

Berakhir di Peristiwa Madiun

Peristiwa Madiun, yang dipercaya sebagai pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 diawali dari hijrahnya pasukan Siliwangi ke Solo, yang mana merupakan wilayah basis pasukan Senopati (laskar kiri). Letup-letupan konflik pun terjadi. Pada 2 Juli 1948, Kolonel Sutarto dari pasukan Senopati tertembak oleh sosok tak dikenal. Kecurigaan terhadap pasukan Siliwangi pun tumbuh.

Terutamanya, Sutarto adalah sosok yang menunjukan perlawanan pada Program Reorganisasi dan Rasionalisasi Tentara yang digulirkan kabinet Hatta. Pemerintah ingin mengurangi secara drastis kekuatan TNI, dari 350 ribu menjadi 160 ribu. Front Demokrasi Rakyat yakin kebijakan itu adalah manuver untuk melemahkan posisi kaum komunis di militer. Memang yang paling dirugikan adalah FDR/PKI. Barisan laskar yang dibangun FDR seperti Pesindo, Biro Perjuangan, perwira politik, dan TNI masyarakat adalah yang akan kena likuidasi atau perampingan karena mereka bukan TNI. Sebelumnya, 36 persen TNI sudah dipengaruhi kelompok kiri. Beberapa diantaranya bahkan menjadi panglima kesatuan tempur.

Namun, ada versi yang melayangkan analisis bahwa penembakan Sutarto itu justru strategi komunis sendiri sebagai laga pengalih sebelum bentrok sebenarnya di Madiun. Solo diduga sengaja dijadikan wild west oleh kelompok Musso sebagai pengalih perhatian.

Yang pasti, Madiun benar-benar meledak. Tepat 13 September 1948, markas Siliwangi pun diserbu pasukan Senopati. Soemarsono, pemimpin Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) lewat Brigade 29, pasukan ABRI yang pro PKI,  memimpin laskar kiri—atas perintah Musso–menyerang polisi dan tentara Siliwangi. Pada 18 september 1948, FDR yang dipimpin Musso dan Amir Sjarifuddin juga melancarkan aksi serupa di Yogyakarta.

Diklaim sebagai sebuah aksi pemberontakan, Kolonel Nasution mengajukan rencana aksi militer pada Soekarno. Presiden pun akhirnya memerintahkan Angkatan Perang Republik Indonesia menyelamatkan pemerintah dan menindak pemberontakan serta membubarkan organisasi-organisasi pendukungnya.  Kekuatan FDR di Yogyakarta lalu dilucuti, sementara simpatisan serta tokohnya ditangkap. Semua pers berhaluan kiri dilarang terbit. Percetakan disegel, wartawan ditangkap, lalu ditempel plakat berbunyi “Kita hanya mengakui pemerintah Soekarno-Hatta.”

Melalui Radio Republik Indonesia di Yogyakarta, Sukarno mengatakan telah terjadi kup oleh PKI di Madiun. Dia memberikan pilihan pada rakyat: ikut Musso dengan PKI atau Sukarno-Hatta.

”Negara kita mau dihancurkan. Mari basmi bersama pengacau-pengacau itu”.

Berselang tiga jam, melalui radio Gelora Pemuda, Musso membalas dengan berseru bahwa Sukarno-Hatta hendak menjual Indonesia pada imperialis Amerika. Öleh karena itu, rakyat Madiun dan juga daerah-daerah lain akan melepaskan diri dari budak-budak imperialis.

Di sisi lain, Hatta mengecam dan mengatakan gerakan PKI sebagai upaya merobohkan pemerintahan Republik Indonesia dengan kudeta, lalu mendirikan pemerintahan Soviet. Musso hendak dijadikan presiden.  Ini dibantah oleh PKI. Bahkan, sebenarnya PKI mulai berniat menjalin perdamaian, namun terlambat, Madiun sudah dikepung. PKI terdesak. Musso, Amir Sjarifuddin, dan Soemarsono pun hengkang dari Madiun.

Ada pertanyaan tak terjawab tentang mengapa Musso hanya seorang diri ketika melakukan pelarian dari Madiun. Akhirnya ia tewas di pegunungan sekitar Ponorogo. Amir juga dieksekusi setelah tertangkap di hutan Klambu, Gerobogan. Hanya Soemarsono yang  selamat karena sukses masuk ke daerah pendudukan Belanda yang digariskan dalam perjanjian Renville. D.N Aidit menyebutkan, operasi tentara dalam peristiwa Madiun menyebabkan 10 ribu buruh dan tani tewas.

Peristiwa Madiun pun penting akhirnya tidak hanya karena jumlah korbannya, tapi juga warisan kebencian yang ditinggalkan antara kelompok kiri dan kanan. Dendam itu dilanjutkan dengan fatwa Masyumi, pada Desember 1954, yang menyatakan bahwa komunisme identik dengan ateisme.

Pemberontakan atau Jebakan?

Tanda tanya terbesar adalah apakah pemberontakan 1948 itu benar-benar pemberontakan, atau ada rekayasa. Sebulan pasca peristiwa Madiun, ada tuduhan terhadap Charlton Ogburn, penasihat politik delegasi Amerika Serikat dalam Komite Jasa Baik untuk Indonesia di Perserikatan bangsa –Bangsa. Ia ditengarai bertemu Sukarno dan Hatta di Sarangan, tiga bulan sebelum peristiwa Madiun meletus. Konon, Amerika menjanjikan pengiriman senjata dan penasihat teknis jika pemerintah Indonesia bersedia menyingkirkan komunis.

Pertemuan yang masih simpang siur kebenarannya ini disebut dengan Red Drive Proposal. Konon, Kabinet Hatta menggunakan 3 juta rupiah untuk menyogok dokter Muwardi , pemimpin gerakan revolusi rakyat, dalam penugasan mendalangi insiden Solo yang kemudian memunculkan peristiwa Madiun. Selain itu, sebagai imbalan juga, Amerika akan mengupayakan kesepakatan pertikaian dengan Belanda yang lebih menguntungkan Indonesia pasca perundingan Renville.

Menurut wawancara dengan Soemarsono di buku ini, semua berawal dari pemogokan serikat buruh di Madiun. Mereka menuntut kenaikan upah di depan kantor wali kota. Setelah mogok sehari, tiga orang pemimpin serikat itu hilang diculik tentara. Lalu ada informasi mereka ditahan di markas Siliwangi. Berbagai informasi lalu menyebar, perihal akan adanya penangkapan pada Soemarsono dan penyerangan terhadap Senopati. Maka, tindakan pemberontakan itu dibenarkan oleh Soemarsono sebagai membela diri.

Tentang penangkapan di Yogyakarta misalnya, aneh ketika tidak ada petunjuk agar tokoh PKI meninggalkan kota itu. Para tokoh yang ditangkap juga mengaku tidak tahu menahu ihwal aksi di Madiun. Gondo Pratomo, sekretaris pertama Serikat Buruh Kereta Api juga menukaskan,”kalau akan diadakan pemberontakan, kenapa pengurus Serikat Buruh Kereta Api Madiun datang ke Yogyakarta?” Memang aneh. Bahkan serikat itu tengah menyelenggarakan konferensi membahas ”Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Masak niat perang malah bikin diskusi..

Akan tetapi, beda dengan peristiwa G30S yang sudah mendapat legitimasi atas manipulasi yang dilakukan negara, untuk dugaan bahwa negara juga menjebak PKI di Peristiwa Madiun ini belum terbukti kebenarannya.

Jalan Baru Musso

Aktivitas Musso menyatukan gerakan PKI bawah tanah harus dinilai sebagai jasa cukup besar dalam sejarah perlawanan rakyat indonesia terhadap fasisme Jepang. Tercatat bahwasanya kelompok yang paling aktif dalam menentang fasisme adalah PKI ilegal bentukan Musso.

Musso menyempurnakan rumusan yang ia sebut “Jalan baru untuk Republik Indonesia” untuk dibawa ke Indonesia pada tahun 1948. Ia bersikeras memakai jalan radikal dan menolak gagasan yang dinilai terlalu lembek. Musso menginginkan kemerdekaan sepenuhnya, walau akhirnya jalan tengah dicapai dengan menyepakati Belanda akan diberi keleluasaan di bidang ekonomi dan kebudayaan. Rumusan inilah kemudian yang mengubah politik komunis di Indonesia semenjaknya.

Menurut Musso, revolusi di Indonesia bukan revolusi proletariat, melainkan revolusi borjuis, sehingga harus ada front yang dipimpin orang-orang proletariat. Musso juga mengkritik keras kesalahan-kesalahan mendasar revolusi nasional dari Soekarno. Antara lain karena tidak adanya wakil kelas buruh dalam pemerintah, sehingga tidak bisa menjalankan politik revolusioner. Angkatan bersenjata harusnya juga adalah tentara rakyat yang benar-benar dibangun dari rakyat untuk rakyat.

Langkah konkretnya, yang pertama dilakukan Musso adalah mengambil alih pimpinan Front Demokrasi Rakyat dari tangan Amir Sjarifuddin dan melebur Partai Komunis, Partai Buruh dan Partai Sosialis serta Pesindo menjadi partai tunggal: Partai Komunis Indonesia. Semua pimpinan organisasi diminta bersumpah menentang politik pemerintah.

Akan tetapi, bisa dilihat juga jika upaya Musso menyatukan kekuatan kiri tidak mulus karena ulahnya sendiri membawa isu Trotskyisme ke dalam negeri. Ia kehilangan kesempatan merekrut kader terbaik dari partai Murba dan Angkatan Komunis Muda gara-gara perseteruannya dengan Tan Malaka. Padahal, garis besar cara pandang keduanya sebenarnya tak jauh berbeda: tak setuju jalan perundingan dan memilih perjuangan bersenjata.

Pembunuhan Karakter Buat Alimin atau Bagaimana Sih?

Sebagai kawan seperjuangan Musso sedari remaja, Alimin kerap juga muncul di buku seri Tempo ini. Tapi ia diceritakan sebagai sosok yang licik namun bodoh. Tipe-tipe karakter pecundang yang suka gagal. Selain sebagai dalang adu domba antara Tan Malaka dan Musso di tahun 1926, ada kisah lain. Alimin dan Musso pernah ditangkap Belanda atas keterlibatannya di Sarekat Islam—sebelum PKI lahir. Keduanya dalam tekanan interogasi untuk mengakui ada keterlibatan H.O.S. Tjokroaminoto. Namun, jika Musso bersikeras menyatakan di depan pengadilan bahwa ia tak terlibat, Alimin justru mengakui bahwa dia berbohong. Hmm…

Lantas, ada juga sebuah cerita dalam pertemuan antara Alimin dan Soemarsono pasca peristiwa Madiun berakhir. Di rumah anaknya, Alimin menceritakan mimpinya pada Soemarsono. Suatu malam Jumat Kliwon, ia berjalan kaki menerabas hutan dari Solo ke Semarang. Di tengah hutan, karena sangat lelah, Alimin digendong oleh seorang tokoh PKI. Tiba-tiba terdengar bunyi menggelegar dari dalam tanah. Lalu suara Musso keras terdengar,”Min, aku salah”.  Alimin lalu menafsirkannya sebagai penyesalan Musso karena gagal memimpin PKI, dan mengakui kebenaran jalan perjuangan Alimin.

Malang, alih-alih ditanggapi serius oleh Soemarsono, tafsiran mimpi ini cuma direspons dengan gelak tawa. “Orang komunis kok percaya yang gaib. Dulu dia juga mau ditonjok Musso karena kurang radikal, suka main perempuan,” ujar Soemarsono.

Soemarsono lantas diusir dari rumah itu.

Advertisements