Tags

, ,

2943258

 

Salah satu momen tersurat untuk menyadari bagaimana kita hidup di negara yang masih tersesat adalah di tiap perayaan ulang tahunnya. Setiap 17 Agustus, ada banyak model ucapan  yang berlalu lalang. Di antara template yang paling populer ialah “Dirgahayu RI ke-XXX” atau “Dirgahayu HUT RI ke-XXX”.

Seharusnya banyak yang sudah paham bahwasanya dirgahayu artinya “(semoga) panjang umur”. Anehnya, seperti tidak ada yang hirau tatkala tahun kemarin (dan sedari sebelum-sebelumnya) banyak yang menulis “Dirgahayu RI ke-70”.

“Dirgahayu RI ke-70” berarti “semoga panjang umur Republik Indonesia ke-70”. Wuaow, sudah 69 kali kita ganti republik. Ini republik apa kondom.

Lebih kocak lagi yang menulis “Dirgahayu HUT RI ke-70”. Tafsirannya berarti “semoga panjang umur Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-70”. Yang panjang umur adalah hari ulang tahunnya, seakan-akan hari itu bisa dilobi jadi lebih dari 24 jam.

Ya, itu tadi tercurah dalam buku Santun Bahasa. Sebuah buku lawas terbitan 1984 yang saya beli di lapak seminar Sastra Perjalanan dengan pembicara Seno Gumira Ajidarma. Meski tak sia-sia dibaca, saya tetap merasa kecolongan harga buat beli buku ini. Sekitar 25 ribu untuk buku tipis, berumur, dan notabene bukan buku populer.

Apalagi, seminarnya sendiri bayar 50 ribu, yang sama sekali enggak sepadan dengan apa yang saya dapatkan. Tidak ada yang salah dengan panitia dan Seno. Sayanya aja yang kebiasaan ribut dan banyak ngobrol kanan kiri tiap datang seminar atau gelar wicara (talk show). Kayak begini mau lanjut kuliah S2? Yoongalah.

Santun Bahasa merupakan kompilasi karangan dan artikel besutan Anton M. Moeliono. Ia adalah seorang pakar bahasa dan linguistik yang pernah memangku jabatan sebagai Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Dibagi menjadi tiga sub—Ulasan Umum, Masalah Tata Bahasa, Pilihan Kata—sebagian besar artikel di dalamnya memang pernah dimuat dalam rubrik Kompas bernama Santun Bahasa.

Masalah bahasa ternyata telah membudi daya sedari lama. Contoh sederhana, persilihan makna antara “acuh” dan “cuek” (“mengacuhkan” yang sering ditafsirkan “tidak memperdulikan” kerap kejadian di syair-syair lagu cinta) sudah marak sejak dahulu kala. Beberapa artikel di Santun Bahasa cukup menarik menghadirkan kritik gramatikal atau analisis pranata bahasa dan linguistik yang kerap ditemui sehari-hari semacam itu. Termasuk cara menyapa di telepon atau penulisan isi undangan.

Menyenggol contoh yang ditaruh di awal tulisan ini, saya tertarik juga dengan slebornya penggunaan frase “berulang tahun” dan “berhari jadi”. Keduanya banyak diamini sama. Padahal, jelas “hari jadi” artinya “hari lahir”, sementara “ulang tahun” adalah “capaian setahun setelah hari lahir.” Ada selang makna satu tahun antara keduanya. Berarti jika misal, sebut saja Bunga, di hari yang sama mendapat dua pesan SMS yang berbunyi “Selamat ulang tahun ke-17” dan “Selamat merayakan hari jadi ke-17,” salah satu di antara pengirimnya pasti aktivis hoax atau harus remidi bahasa Indonesia.

Yang patut jadi perhatian sekelar membaca buku ini adalah fakta bahwasanya banyak kritik yang sampai sekarang—tiga dekade lebih—tidak menghasilkan perubahan dan perbaikan. Pun dalam kasus tata bahasa yang penggunaaanya berada di level otoritatif pemerintah.

Ambil contoh, sengketa pengenaan istilah “negara” dan “negeri”. Secara historis, “negeri” lebih berasosiasi dengan hal ihwal tanah kediaman. Maka dari itu lagu-lagu kebangsaan terdengar syahdu dengan kata “negeri”, lantaran ada nuansa kerakyatan. Indonesia sebagai negeri adalah Indonesia sebagai suatu keseluruhan, dari ruang, sejarah, leluhur, kultur, alam, spirit, dan orang-orangnya.

Sementara “negara” adalah paham kedaulatan, atau bisa dikatakan lebih bersifat formal dan merujuk pada pemerintahan. Maka dari itu ada perubahan yang dilakukan pada sejumlah nama seperti Kas Negeri menjadi Kas Negara, Bendahara Negeri menjadi Bendahara Negara, hingga nama resmi kementerian, yakni Kementerian Negara.

Namun, setidaknya ada dua obyek yang sampai sekarang masih terdengar keliru dan belum diubah, yakni Universitas Negeri dan Pegawai Negeri. Yang disebut terakhir, menurut seorang kawan, bahkan pernah jadi bulan-bulanan suara miring dari Emha Ainun Najib aka Cak Nun.

Saya sepakat. Terganggu juga dengan pemuatan unsur “negeri” dalam pegawai negeri. Ada nuansa diksi yang tidak selaras dengan realitas yang kita terima. Seakan-akan pegawai negeri adalah profesi yang lebur dalam dedikasi dan watak perjuangan rakyat. Di atas kertas boleh jadi memang begitu. Namun, yang saya hadapi secara empiris—tanpa hendak menggeneralisasi—pegawai negeri tetap saja berisi insan-insan dengan aktifitas profesional yang bersandar pada orientasi mencari nafkah dan kemapanan pribadi serta keluarga. Never give a fuck with society. Sejauh mana mereka rela mengorbankan seragam coklat-coklat dan sekujur fasilitas administratif mewah itu demi menyelamatkan jutaan korban penindasan negaranya sendiri, hingga bernyali mengenakan atribut kata “negeri”?

Pegawai negara jelas istilah yang jauh lebih tepat. Tak ada bedanya dengan pegawai swasta, seperti pegawai bank, sorum mobil, atau perusahaan kantoran lain. Bedanya, bos dan supervisor mereka adalah pemerintah, sekelompok elitis yang mana seringkali malah lebih buruk daripada kaisar-kaisar korporat.

Advertisements