Tags

, , , , , ,

Budaya_Bebas

 

Ibarat ayat Al-Quran, buku ini turun ke dunia menimpali permasalahan insan. Setidaknya permasalahan saya. Permasalahan tentang mengapa selama ini saya tak pernah bisa mengambil sikap tegas menyikapi wacana pembajakan. Buku Budaya Bebas adalah jawaban terbaik untuk saya. Jawaban yang ternyata memang harus demikian adanya. Bahwasanya kita membutuhkan standar ganda. Bajak membajak bukan sesuatu yang dapat diatasi secara ekstrim seperti menghadapi foto-foto kaum hawa di Tinder, opsi cuma geser kanan atau kiri

Pembajakan itu batil. Namun, mengharamkannya mentah-mentah lebih bergalat, karena sesungguhnya ia bermaslahat demi regerenerasi semesta maupun kepentingan bisnis itu sendiri. Demikianlah garis besarnya.

Buku ini dibuka dengan dua kisah referensi yang sangat referensial menurut saya. Tentang hukum kepemilikan tanah di awal masa penemuan pesawat terbang—yang sebelumnya mencakup ruang udara—yang menunjukan bahwa seharusnya logika umum untuk kepentingan publik lebih legitimate daripada regulasi privat. Sementara yang kedua tentang bagaimana teknologi lama menghalangi kemajuan teknologi, lewat kisah penemu teknologi radio FM yang dienyahkan oleh korporasi radio AM. Kedua kisah itu menarik dan memang relevan dengan kredo permasalahan yang kita dapati di persoalan hak cipta.

Pembajakan modern bersumber dari internet. Mulanya, penemuan internet sebenarnya telah menjadi jawaban dari kebutuhan akses informasi dan ruang budaya yang terdesak oleh kepentingan privatisasi dan komersialisme yang menggurita. Ia membuka ruang partisipasi yang lebih besar untuk publik membangun kebudayaan dan peradaban. Namun, ternyata hanya sementara.

Sejarah bercerita bahwasanya selalu ada yang rugi gara-gara kemajuan teknologi. Dan mereka biasanya tidak mau rugi. Sehingga menghambat kemajuan kadang merupakan cara efektif, termasuk apa yang dilakukan kapitalisme terhadap internet. Bagaimana caranya agar angka-angka kapital dan transaksi jual beli tetap eksis di dunia maya. Hukum-hukum hak cipta pun dipasok seoptimal mungkin. Tidak akan pernah ada yang gratis. Itulah tujuannya. Di dunia maya pun Anda harus bawa dompet.

Sekali lagi, selalu ada yang dirugikan dalam setiap penemuan teknologi. Kodak menjadi barang antik setelah ada kamera digital, penemuan remot TV sempat membuat jengkel pengiklan di televisi, dan hari ini adalah perang dunia antara ojek konvensional dan Go-Jek. Namun, hukum tidak harus hadir membela. Kehidupan menyenangkan bukan hak asasi di mana hukum berkewajiban menghalangi hal-hal yang mengusik kesenangan itu.

Hak cipta adalah properti dan hukum melindunginya dari pencurian. Namun, ada perbedaan antara membajak sebuah album musik di internet dengan mencuri CD di toko musik. Mencuri CD berarti mengurangi stok CD yang diproduksi, sementara membajak album musik sama sekali tak mengurangi ketidak-batasan kuantitas album yang dijual. Yang berkurang adalah nilainya. Masalahnya, nilai seharusnya tidak sama dengan hak. Nilai adalah sesuatu yang abstrak sama seperti tatkala fotografer harus meminta ijin setiap mengambil gambar karena dianggap mengambil nilai dari setiap objek fotonya. Seharusnya hukum pembajakan untuk benda tidak berwujud beda dengan benda berwujud, meski sama-sama layak disebut sebagai hak milik.

Menurut Lawrence Lessig, kopi seharusnya bukan menjadi pemicu regulasi hak cipta. Sebelum ada internet, ada penggunaan yang tidak diregulasi. Misalnya, meminjamkan buku yang baru saja dibeli kepada teman atau menjualnya kembali. Hal ini tidak bisa dilakukan dalam properti kreatif dunia maya. Menjual kembali atau “meminjamkan” kepada teman berarti mengopi, dan itu disebut pelanggaran hak cipta.

Bukan hanya lewat hukum, namun—sebagai alat preventif—kontrol dari produsen akan penggunaan kontennya—yang sudah terjual—bisa menjadi sebegitu jauh. Kini, buku online kadang disertai lisensi pembatasan untuk hanya dibaca sekali sebulan, atau pembatasan kopi dan cetak isi di dalamnya.

Tahun 1997, beberapa toko video dan film mengandalkan sebuah perusahaan pembuat trailer bernama Video Pipeline untuk meningkatkan penjualan mereka. Mereka tahu adanya trailer yang dipublikasikan di internet akan menjadi media promosi bagi film-film yang dijual di toko. Namun, dua tahun berselang, Disney menuntut 100 juta dolar kepada Video Pipeline atas klaim pelanggaran hak cipta. Padahal, ini bisa jadi tak beda dengan bagaimana toko buku biasa mempersilahkan pengunjung membaca buku-buku yang dijual sebelum memutuskan membeli. Via logika sederhana, toko-toko video itu juga punya hak memilih metode menjual video-video mereka—YANG SUDAH DIBELI dari Disney.

Sebelum ada internet, Disney tidak punya hak untuk mengontrol video yang sudah mereka jual. Kini, semua berbeda. Di dalam internet, semua kopi tak bisa lepas dari kontrol produsennya.

Ini hanya satu bagian dari kontrol konten kebablasan yang ditakutkan oleh Lessig. Itulah kemudian kenapa yang diharapkannya BUKAN peniadaan hak cipta, namun PENGURANGAN CAKUPANNYA.

Target kritiknya adalah regulasi hukum. Utamanya, ketidakjelasan hukum dalam membedakan aturan akan larangan mempublikasi karya tanpa ijin dengan memodifikasi karya. Adalah fatal tatkala hak cipta juga turut mengatur kontrol akan karya turunan atau modifikasi. Ini bisa berujung mengontrol kreatifitas dan melindungi industri dari persaingan yang sehat.

Taktik korporasi di Amerika Serikat adalah mengeksploitasi kegagalan sistem hukumnya. Sistem yang menjamin bahwa jangka waktu hak cipta dapat diperpanjang berulang-ulang kali sebelum ia masuk ranah publik. Padahal seyogyanya ia dihapus ketika sudah melewati usia kadaluarsanya—anggap saja yang ideal, misal 30-50 tahun—hingga tak menghambat akses ilmu pengetahuan. Membangun ranah publik dimana konten kreatif itu bebas adalah cara awal untuk mempertahankan giat inovasi dan kemajuan peradaban.

Gagasan adalah bebas. Ide milik siapa saja. Kita belajar dengan cara meniru. Lihat saja, pemain-pemain utama korporasi industri kreatif dunia dulunya juga berkembang dengan memanfaatkan konten lain.

Bagaimana misalnya, industri manga di Jepang begitu jauh meninggalkan reputasi industri komik di Amerika Serikat. Hampir setengah industri penerbitan di jepang adalah produksi manga. Ini tak lepas dari budaya doujinshi—tergolong dalam jenis komik contekan, namun ada etika untuk harus memberi kontribusi perbedaan—yang menjamur dan bersaing dengan pasar manga arus utama. Dan memang tak ada hukum yang mencoba menyingkirkan pasar doujinshi ini, dengan argumen kontroversial tapi logis: pelanggaran teknis yang legal itu justru memicu kekayaan dan produktivitas para pembuat komik. Di Amerika Serikat, hal seperti itu diatur ketat, dan hasilnya industri mereka kalah jauh. Bagaimanapun, seorang komikus pasti belajar memang dari proses mengopi dan meniru dahulu sebelum ke arah derivatif.

Industri perfilman Hollywood juga dibangun oleh para pembajak yang lari dari kontrol paten keras oleh penemu pembuatan film, Thomas Edison. Mereka membangun industri independen dengan peralatan produksi illegal dan pasar bawah tanah di California. Pasca paten milik Edison tamat, para pembajak itu melahirkan industri film paling akbar, Hollywood.

Dari musik rekaman pun begitu. Sebelumnya, individu harus membayar untuk mengopi lembaran komposisi musik dan memainkannya di depan publik. Namun, hukum menjadi kehilangan fungsinya ketika kemudian ditemukanlah gramofon (alat perekam). Akhirnya, undang-undang baru dimunculkan dengan memberi ijin bagi perusahaan rekaman untuk merekam lagu asal membayar si pengarang lagu lewat biaya sesuai undang-undang.

Atau tentang perangkat Windows Microsoft yang dibajak habis-habisan oleh Cina. Awalnya, Microsoft menjadi kehilangan nilai piranti lunaknya, tapi kelamaan publik menjadi hidup di dunia yang terbiasa oleh Microsoft. Semakin lama, orang menjadi fanatik dengan Microsoft dan rela mengeluarkan biaya untuk membeli—ditunjang dengan strategi penjualan Microsoft. Kini, ia menjadi piranti lunak terbesar di dunia. Itu akan menjadi hal berbeda ketika pembajakan tak pernah ada, dan publik hanya memiliki dua pilihan: membayar untuk menggunakan Microsoft atau menggunakan GNU/Linux secara gratis.

Selain tatanan pendakwaan hukumnya, besaran denda yang diberikan pada pelaku pembajak juga di luar akal sehat. Lebih mahal dari pada seorang dokter yang salah mengamputasi kaki seseorang, atau berkali-kali lipat dari mencuri CD langsung di toko.

Beberapa kali kekejaman korporasi dalam menuntut pelanggaran hak cipta begitu melangit, seolah hanya demi menunjukan otoritas hak cipta itu sendiri. Seperti Jesse Jordan, mahasiswa teknologi informasi yang dituntut 15 juta dolar usai memodifikasi sebuah sistem mesin pencari di internet tanpa ada kesadaran komersil sedikit pun (Lha wong namanya mahasiswa teknologi informasi).

Lalu Jon Else, diminta membayar 10 ribu dolar hanya demi mendapatkan ijin penggunaan cuplikan The Simpson sebagai latar belakang adegan di film dokumenternya selama empat setengah detik.

Bayangkan berapa banyak kreativitas lain yang tidak terealisasi karena biaya untuk mengurus hak cipta sangatlah mahal.

Sistem penggunaan wajar (fair use) yang seharusnya tidak membutuhkan ijin pun sangat lemah perlindungannya. Proses kreatif menjadi proses membayar pengacara. Biaya memperjuangkannya sangat mahal.

Teknologi padahal terus memberi kita peluang lebih besar untuk membuat sesuatu dari kebudayaan. Namun, semua hanya dapat berjalan jika itu dianggap legal. Nyatanya semua harus membayar. Membayar untuk berkreasi. Ini mengancam keberlangsungan penemuan-penemuan kebudayaan. Jika inovasi terus menerus diancam oleh pertanggungjawaban yang tiada batas dan tidak pasti, inovasi tak akan semarak lagi. Seperti halnya jika hukum parkir sedemikian mahal, setiap orang akan memilih tidak menyetir mobil.

Nah, sampai di sini mungkin Anda merasa problema penindasan oleh hak cipta pada persebaran konten kreatif dan karya turunan agak terlalu jauh andai disimak dalam konteks Indonesia. Di negara dunia ketiga yang juga tumbuh dengan pembajakan ini, permasalahan yang dihadapi pun turut ketinggalan. Pencipta konten masih seperti mutlak di tahap tertindas. Pembajakan terlampau merajalela. Kerapuhan ekonomi dan mental manja membuat hak cipta sendiri menjadi yang terancam. Di dunia maya, situs berbagi konten buatan anak negeri tak ada habisnya. Undang-undang dan berbagai komite dibentuk, tapi penegakan hukumnya nol besar. Lha siapa suruh bergantung pada negara?

Ini adalah jaman digital, produk kemajuan jaman yang tak bisa dihentikan. Jangan dilawan, tapi beradaptasilah. Lessig juga menganalisis sistem P2P (peer to peer) yang dipopulerkan oleh Napster, sistem yang memungkinkan untuk saling berbagi konten (4shared, mp3skull, beemp3, dll). Yang menarik adalah sebenarnya tidak semua melanggar hak cipta, dan tidak semua juga merugikan secara ekonomi. Faktanya lebih kompleks dari kelihatannya. Ia mengategorikan perilaku pengguna P2P menjadi empat kubu:

A. Mereka yang memang lebih memilih mengunduh gratis daripada membeli. Mereka diasumsikan tidak bakal membeli setelah mendapatkan yang cuma-cuma. Ini adalah kubu dengan anggota paling banyak, namun faktanya satu-satunya yang merugikan secara ekonomi.

B. Mereka yang mengunduh gratis sebagai materi testing dan bahan pertimbangan untuk kemudian memutuskan membeli yang legal atau tidak. Saya sendiri termasuk bagian yang ini. Saya masih getol membeli rilisan fisik (album musik) asal sudah mengenal konten di dalamnya (sebut saya anti “kucing dalam karung”). Kategori ini justru menguntungkan secara ekonomi. P2P berperan sebagai bahan promosi dan iklan. Ia membuka peluang bagi orang yang awalnya tidak ada niatan membeli secara legal menjadi berubah pikiran.

C. Mereka yang mengunduh gratis album-album lawas yang tidak lagi diproduksi. Kategori ini ibarat toko bekas. Ini jelas menguntungkan bagi publik untuk mendapatkan lagi konten-konten yang langka dan tak mudah mereka temukan di toko legal, misalnya album-album The Beatles atau Elvis Presley. Pembuat konten pun tidak rugi karena pada dasarnya ia tidak menjual lagi karya-karya itu. Justru diuntungkan, karena memberi akses lagi bagi karya-karya lama mereka untuk dikenal masyarakat (Faktanya, pengguna Napster kebanyakan adalah mereka yang mencari karya-karya lama). Satu-satunya yang dirugikan adalah penjual bukalapak.com konten-konten tangan kedua yang mengandalkan kelangkaan untuk melempar harga tinggi.

D. Mereka yang mengunduh gratis konten yang tak berhak cipta atau memang sengaja digratiskan oleh pemiliknya. Ini jelas menguntungkan bagi pemiliknya, lantaran potensial untuk dikembangkan sebagai strategi penjualan.

Dari sini dapat dianalisis. Satu-satunya yang bersifat legal memang hanya kategori D. Namun, ternyata yang merugikan secara ekonomi juga hanya kategori A. Artinya, ilegal tidak berarti merugikan. Maka, seberapa merugikan sistem berbagi konten di internet tergantung dari seberapa merugikan kategori A, yang mana itu masih diperbandingkan dengan seberapa menguntungkan kategori yang lain.

Tanpa naïf, kita memang mesti mengakui bahwa jelas memang kategori A begitu jauh lebih banyak dari kategori lain. Dan secara ekonomi, pada akhirnya sistem ini sejauh ini memang merugikan. Namun, ketika ada kategori lain yang terbukti menguntungkan, berarti sebenarnya internet punya potensi itu. Tinggal bagaimana caranya memanfaatkan dan mengembangkan kategori-kategori itu dengan meminimalisir kerugian yang didapatkan. Hukum seharusnya mendapatkan keseimbangan itu, bukan mengabaikan kategori B, C, D, hanya demi mempertahankan hak cipta seutuhnya, atau juga sebaliknya, menutup mata akan adanya kategori A dengan membiarkan pembajakan kian tak tahu diri.

Sekali lagi, internet adalah kemajuan teknologi yang berhakikat berkat. Hanya dibutuhkan pendukung yang relevan. Salah satu respons riil terhadap meningkatnya kontrol oleh hukum dan teknologi adalah lahirnya sistem Creative Commons besutan sebuah korporasi nirlaba yang didirikan di Massachusetts. Tujuannya menerobos kebebalan kontrol hak cipta untuk diberikan kepada pencipta konten sendiri. Ini upaya membuat sistem hak cipta lebih masuk akal dengan memperluas cakupannya. Lewat kode-kode sederhana (Lisensi Creative Commons) yang dapat dibaca oleh mesin, Creative Commons memungkinkan pencipta untuk membebaskan orang lain mengambil atau mengembangkan karya mereka secara cuma-cuma dengan berbagai pilihan atribusi. Dan itu dilakukan secara legal tanpa pengacara atau perantara. Ada empat macam tipe lisensi yang bisa dikombinasikan:

cc-licenses-terms

Attribution (BY): Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda atas ciptaan asli. Lisensi ini adalah lisensi yang paling bebas. Direkomendasikan untuk penyebarluasan secara maksimal dan penggunaan materi berlisensi.

Share-alike (SA): Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda dan melisensikan ciptaan turunan di bawah syarat yang serupa. Lisensi ini seringkali disamakan dengan lisensi “copyleft” pada perangkat lunak bebas dan terbuka. Seluruh ciptaan turunan dari ciptaan Anda akan memiliki lisensi yang sama, sehingga setiap ciptaan turunan dapat digunakan untuk kepentingan komersial. Lisensi ini digunakan oleh Wikipedia, dan direkomendasikan untuk materi-materi yang berasal dari penghimpunan materi Wikipedia dan proyek dengan lisensi serupa.

Non-commercial (NC): Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, dan walau mereka harus mencantumkan kredit kepada Anda dan tidak dapat memperoleh keuntungan komersial, mereka tidak harus melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang sama dengan ciptaan asli.

No Derivative Works (ND): Lisensi ini mengizinkan penyebarluasan ulang, baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial, selama bentuk ciptaan tidak diubah dan utuh, dengan pemberian kredit kepada Anda.

Misi hak cipta adalah sebagai sarana dukungan bagi tiap insan untuk berkarya dan berkontribusi pada peradaban. Namun, jika ngelunjak, hak cipta bisa jadi belenggu. Sebuah perangkat yang membekukan laju sivilisasi. Membuat mereka yang terlahir minim harta kemudian tak memiliki akses apapun, termasuk pada masa lalu mereka sendiri. Sejarah menjadi komersil. Masa depan terkontrol oleh segelintir pihak yang menjadi supervisor kebudayaan. Ide menjadi eceran dagangan bak Beng Beng di Indomaret. Pepatah distopia “Hari ini apa sih yang enggak bayar?” sudah kian depan mata.

Dan bukan tidak mungkin, suatu kala saya dibilang maling cuma gara-gara menulis-nulis cantik semburat isi dan gagasan dari buku-buku di blog ala kadarnya ini.

Advertisements