Tags

, , , , ,

images

Mengekor cakapan saya ihwal buku Sembilan Elemen Jurnalisme besutan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, ada lagi buku jurnalisme yang terlambat saya baca, yakni Agama Saya Adalah Jurnalisme karangan Andreas Harsono. Biar yahud, memang alangkah bijak urutan bacanya diawali dari buku Sembilan Elemen Jurnalisme (penyuntingnya juga Andreas Harsono) dahulu, karena Andreas banyak menautkan referensi dari sana. Selain sebagai mantan wartawan The Jakarta Post, The Nation (Bangkok), The Star (Kualalumpur) dan Pantau, Andreas memang merupakan salah satu dari tiga jurnalis Indonesia (bersama Goenawan Mohamad dan Ratih Hardjono) yang berkesempatan menimba ilmu langsung dari Bill Kovach. Tak heran, jika ia seperti satu aliran kungfu dan kerap menyatakan kekaguman pada sosok Kovach. Si doi bangga almamater guys.

Namun, Agama Saya Adalah Jurnalisme tak bisa disebut sebagai Sembilan Elemen Jurnalisme versi lokal. Buku ini bukan buku pembahasan jurnalisme secara komprehensif dan mengakar, melainkan ulasan kritik masalah-masalah seputar jurnalisme per kasus dari kumpulan naskah blog resmi Andreas Harsono. Isinya dibagi menjadi empat kategori: (1) Laku Wartawan, (2) Penulisan, (3) Dinamika Ruang Redaksi, (4) Peliputan. Diantaranya, ia mengkritisi terminologi jurnalisme islami, penggunaan byline dan firewall yang banyak absen di media lokal, perihal penyebutan referensi kedua, dan tren jurnalis melibatkan diri sebagai aktor percaturan politik.

Salah satu yang paling menarik adalah naskah tentang rendahnya mutu pendidikan jurnalisme di Indonesia. Contoh yang ia ambil langsung adalah almamater saya (ow yeah, barusan lulus nyebutnya sekarang ‘almamater’ guys), jurusan ilmu komunikasi UGM yang dinilai punya ‘cacat’ di ketersediaan tenaga pengajar. Dari 16 dosen tetap, hanya 3 yang punya latar belakang di bidang jurnalisme (Itu pun enggak tahu deh, jangan-jangan cuma bikin TTS atau penulis rubrik Sungguh-Sungguh Terjadi di Kedaulatan Rakyat). Susunan materi dan mata kuliahnya juga cuma seadanya dan terlalu ditekankan pada teori, tanpa memfasilitasi pengalaman ruang redaksi. Jadi hampir tidak ada bedanya sama pelajaran bahasa Indonesia jaman sekolah yang cuma melototin paragraf dan bongkar-bongkar kalimat. Tidak salah kalau ada seorang kawan yang mengaku berani diadu wawasan jurnalistik dan bermedianya dengan para dosen. Gue mah gitu orangnya, girang kalau almamater sendiri dicela.

Sementara pada bab Dinamika Ruang Redaksi, Andreas tak enggan melayangkan kritiknya pada sejumlah kasus jurnalisme yang melibatkan media ternama. Diantaranya, seperti kasus liputan Gerakan Atjeh Merdeka yang menimbulkan konflik bias kebangsaan atas nama busuk nasionalisme di kalangan wartawan, atau isu Tempo Vs Tommy Winata (2003) yang berujung pada diskursus penggunaan sumber anonim. Praktik pemakaian sumber anonim adalah krusial, karena tak memberi kesempatan kepada audiens untuk menentukan seberapa besar derajat kepercayaan mereka pada sumber bersangkutan.

Padahal adalah penting bahwasanya media mestinya mampu memfasilitasi audiensnya untuk menakar kredibilitas suatu informasi sendiri. Menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, ada tujuh kriteria pelabelan status anonim yang mana sering tidak dipenuhi media Indonesia, termasuk keselamatan sumber terancam jika tidak dilabeli status anonim, atau motivasi sumber harus semata untuk kepentingan publik

Ia juga meresahkan praktik pemakaian istilah “pakar”, “pengamat” atau “pemerhati”. Istilah itu kian kemari kian mengalami degradasi makna menjadi sekedar “orang yang bergelut di suatu bidang”. Padahal menggeluti belum pasti berkapasitas, tanpa adanya prestasi atau karya nyata yang diakui. Kalau tidak, jangan meragukan saya sebagai pakar Hak Asasi Manusia, karena tiap hari saya bergelut dengan Hak Asasi untuk bangun tidur setelah azan zuhur.

Padahal sejarah terminologi itu ternyata menarik, dengan berangkat dari istilah observer dan expert dalam bahasa Inggris. Ini dipakai di media barat pada perang dingin, dimana wartawan sulit menembus dan meliput negara-negara sosialis seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Sebagai gantinya, mereka mewawancarai orang-orang yang tinggal di perbatasan, yang kerjanya mencatat siaran radio negara sasaran. Orang-orang inilah yang lantas disebut “pengamat”. Artinya, mereka memang menghabiskan berjam-jam untuk mencari informasi-informasi yang dibutuhkan media. Nah, sudah kegunaanya keliru, di masa kini pun prinsip urutan prioritas sumber menjadi terabaikan. Seharusnya bila wartawan mampu langsung tembus ke sumber utama, peran pengamat tak lagi relevan.

Andai pun kepepet meminta komentar suatu isu dari akademikus atau politikus, menurut Andreas ada syaratnya. Pertama, pastikan sumber punya bobot dan kapasitas yang dapat dinilai dari karya akademik atau reputasi dan integritasnya. Selain itu, cantumkan saja karya atau afiliasinya, bukan gelar “pemerhati” dan semacamnya. Ini kembali dimaksudkan agar pembaca sanggup menilai sendiri seberapa besar bobot sumber dan seberapa relevan disiplin sumber dalam berkomentar.

Agama Saya Adalah Jurnalisme memang tidak seprimer Sembilan Elemen Jurnalisme dalam mengulas laku jurnalisme, namun layak untuk memperkaya pemahaman konteks jurnalisme di Indonesia. Bukan hanya untuk calon jurnalis, namun juga para pemilik media yang sudah mapan, atau yang tengah membangun ruang redaksi yang bernas. Nurman Jalinus dari harian Bisnis Indonesia menukaskan: “Sekali kita salah rekrut, maka seumur hidup kita harus membayar gaji seseorang yang tak bisa menulis dan tak banyak berguna untuk ruang redaksi”. Serem ih.

Advertisements